MerahPutih.Com - Pemilihan kepala daerah serentak (Pilkada) 2018 menjadi tolok ukur bagi pemerintah dalam mempersiapkan Pemilu 2019. Sukses tidaknya Pilkada 2018 akan mempengaruhi Pilpres dan Pileg tahun depan.
Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan pihaknya optimis Pilkada 2018 akan berlangsung jujur dan aman. Menurut Tjahjo semua partai politik telah memahami secara penuh mekanisme dan aturannya. Atas dasar itu, pemerintah percaya pihak penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu akan berlaku profesional dan optimal.
"Mari kita tingkatkan partisipasi politik yang sudah dicanangkan oleh KPU. Kami yakin pilkada dan pemilu 2019 bisa di targetkan hingga 80 persen," kata Tjahjo dalam acara deklarasi Tolak Politik Uang dalam Pilkada serentak 2018, di Jakarta Selatan, Sabtu (10/2).
Politisi PDI Perjuangan itu berharap, Pilkada serentak yang bakal berlangsung pada Juni 2018 nanti, para calon kepala daerah mampu membangun dan menggerakkan ekonomi serta mampu memajukan daerahnya.
"Mari kita semua calon kepala daerah adu porgram yang sehat," tambahnya.
Lebih lanjut Tjahjo Kumolo meminta semua calon kepala daerah dan partai politik tidak menggunakan isu SARA dalam kampanye di Pilkada 2018.
"Kita minta jangan ada isu SARA, karena merusak demokrasi dan sendi-sendi kenegaraan,"tegasnya.
Politik uang dan SARA dalam pilkada 2018 kata Tjahjo, akan merusak demokrasi di Indonesia.
"Politik uang juga merusak demokrasi. Kami harap semua calon tidak memanfaatkan kampanye untuk melakukan politik uang," tutupnya.(GR)