Masih Ingat? Inilah 6 Kritikan Pedas yang Pernah Dilontarkan Hary Tanoe untuk Jokowi

Thomas KukuhThomas Kukuh - Kamis, 03 Agustus 2017
Masih Ingat? Inilah 6 Kritikan Pedas yang Pernah Dilontarkan Hary Tanoe untuk Jokowi

Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo (ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo membuat keputusan yang mengejutkan. Setelah sekian lama selalu melontarkan kritikan pedas kepada Presiden Joko Widodo seolah berada di bagian opoisi, kini dia menyatakan dukungannya. Bahkan pria yang akrab disapa HT terang-terang menyatakan bahwa pihaknya mendukung Jokowi maju di Pilpres 2019.

Banyak yang menganggap bahwa perubahan sikan HT itu terkait dengan kasus SMS ancaman yang menjadikannya tersangka. Pengamat Politik Pangi Syarwi pun punya penilaian tersendiri atas berubahnya sikap Perindo tersebut.

Dia menilai bergabungnya Partai Perindo ke barisan pendukung Jokowi tak lepas dari kasus SMS ancaman yang menjerat HT sebagai tersangka. Menurutnya, terjadi deal-dealan politik sehingga HT melunak.

Padahal, sebelumnya HT merupakan salah satu tukang kritik pemerintahan Jokowi-JK. "Saya pikir ada hubungannya dengan kasusnya. Artinya dengan kasus itu HT melunak," terang Pangi kepada awak media, Rabu (2/8).

Nah, yang menarik diperhatikan adalah apa saja kritik pedas yang pernah dilontarkan HT untuk pemerintahan Jokowi? Berikut rangkumannya:

1. Mengkritik soal revolusi mental

Pada saat menggelar jumpa pers Refleksi Akhir Tahun Perindo di DPP Perindo, pada 24 Desember 2015 silam, HT mengkritik pedas soal program revolusi mental yang digaungkan pemerintahan Jokowi.

"Revolusi mental itu harus dimulai dari atas, yang atas mentalnya harus benar, para pimpinan harus secara pribadi baik integritasnya punya orientasi untuk mengabdi, jujur, tulus, berbuat untuk masyarakat," kata HT Saat itu

2. Penegakan hukum yang pandang bulu

Selain menyorot revolusi mental, HT juga lebih spesifik mengkritik tentang penegakan hukum di Indonesia. "Pimpinan juga harus punya kapasitas, secara kinerja dan prestasi ditambah penguatan hukum tidak pandang bulu. Yang salah ya salah," bebernya.

3. Kondisi ekonomi Indonesia belum membaik

Dalam kesempatan yang sama, HT mengatakan bahwa kondisi ekonomi selama 2015 belum mampu memberikan kesejahteraan untuk rakyatnya.

“Kondisi bangsa 2015 khususnya ekonomi jauh dari yang diharapkan. Jauh ekspetasi dan perkiraan jauh yang kita harapkan. Banyak sekali pengangguran, kemudian diwarnai juga pendapatan di Indonesia menurun," katanya dalam acara Refleksi Akhir Tahun di DPP Perindo, Kamis (24/12).

4. Tidak perhatian pada UMKM

Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo juga pernah melontarkan kritik kepada pemerintahan Jokowi yang belum maksimal memperhatikan UMKM. Kata dia, Indonesia saat ini belum bisa berkompetisi dengan negara lain.

Menurutnya dengan kondisi ekonomi yang tidak baik, Partai Perindo memberikan solusi yaitu dengan program UMKM. "Indonesia masalah yang paling pokok adalah kesenjangan, makanya kita fokuskan di program UMKM, 57 juta kalau mereka tidak terbantu maka kita susah berkembang," kata Hary.

5. Indonesia belum siap menghadapi MEA

Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo pernah mengatakan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia belum siap menghadapi pasar bebas ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang dimulai pada awal tahun 2016.

“Masyarakat kita belum siap menghadapi persaingan yang semakin terbuka dengan negara-negara tetangga," ujar HT pada 2015 silam.

HT itu menjelaskan, persaingan bukan hanya soal tenaga kerja saja, tapi juga industri barang dan jasa. Dia menilai perlu ada kajian ulang untuk membatasi MEA. “Jangan sampai membuat ekonomi masyarakat saat ini justru semakin terpuruk,” imbuhnya.

"Saya pikir pemerintah perlu mengkaji. Hal-hal yang menyangkut masyarakat yang belum siap ini supaya dinegosiasikan ulang. Jangan mereka diadu di pasar bebas, nanti malah mereka terpuruk," tambah dia.

6. Jokowi dianggap tidak tegas terkait demo besar-besaran Pilkada DKI 2017

Ya, HT pernah melemparkan kritik kepada Presiden Jokowi yang dinilainya tidak tegas bersikap dalam mengatasi kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Akibat kasus tersebut, Jakarta sempat menjadai sasaran demo besar-besaran beberapa kali.

Dalam kritiknya Hary mengatakan bahwa demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada awal Desember kemarin tidak akan terjadi jika Jokowi bertindak tegas. “Kalau presiden Jokowi cepat merespon, kita tidak akan melihat demo besar-besaran,” kata HT Januari 2017 silam.

Nah, dalam perhelatan Pilkada DKI 2017 itu, HT pun mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

#Hary Tanoesoedibjo #Persatuan Indonesia (Perindo) #Jokowi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Pinjak Kepala Kerbau di Lampung Disalahartikan Injak Banteng, Jokowi: jangan Ditarik ke Ranah Politik
Mantan Wali Kota Solo ini meminta agar penghargaan ini tidak ditarik ke ranah politik. Karena jika ditarik ke ranah politik, itu bisa disalahartikan.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
Pinjak Kepala Kerbau di Lampung Disalahartikan Injak Banteng, Jokowi: jangan Ditarik ke Ranah Politik
Indonesia
Jelang Sidang Kedua dr Tifa Ijazah Palsu, Jokowi: Jika Diminta Majelis Hakim, Saya akan Hadir
Jika persidangan mengharuskan datang, Jokowi akan hadir dan menunjukkan ijazah asli miliknya.
Dwi Astarini - Selasa, 07 Juli 2026
Jelang Sidang Kedua dr Tifa Ijazah Palsu, Jokowi: Jika Diminta Majelis Hakim, Saya akan Hadir
Indonesia
Setelah Lampung, Jokowi Safari Politik di Kandang Banteng Jateng
Kesiapan organisasi hingga tingkat desa juga menjadi modal bagi partai untuk menyambut kunjungan Jokowi ke berbagai daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 03 Juli 2026
Setelah Lampung, Jokowi Safari Politik di Kandang Banteng Jateng
Indonesia
Pasang Baliho Ulang Tahun Jokowi, Wali Kota Solo Dilaporkan ke Kejari
Pelapor merupakan warga Solo, yakni Budi Kuswanto dan Tri Sapto warga Solo menyerahkan laporan ke Kantor Kejari Solo didampingi kuasa hukumnya, Jumat (3/7).
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 03 Juli 2026
 Pasang Baliho Ulang Tahun Jokowi, Wali Kota Solo Dilaporkan ke Kejari
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Panggil Jokowi ke Istana Negara untuk Buktikan Ijazahnya
Presiden Prabowo memanggil Jokowi untuk membuktikan keaslian ijazahnya di Istana Negara. Cek kebenaran informasinya.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 03 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Panggil Jokowi ke Istana Negara untuk Buktikan Ijazahnya
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Istana Negara Ambil Alih Penanganan Kasus Ijazah Jokowi
Tidak ditemukan informasi valid atau pemberitaan kredibel yang membenarkan klaim.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Istana Negara Ambil Alih Penanganan Kasus Ijazah Jokowi
Indonesia
Sidang Dokter Tifa Kasus Ijazah Jokowi Boleh Live, Netizen Siap-Siap Kuota
Media boleh menyiarkan langsung agenda pembacaan surat dakwaan, eksepsi, putusan sela, tuntutan, pledoi, hingga putusan akhir
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Juli 2026
Sidang Dokter Tifa Kasus Ijazah Jokowi Boleh Live, Netizen Siap-Siap Kuota
Indonesia
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Gerindra menegaskan, bahwa pihaknya belum membahas Pilpres. Mereka masih fokus menyukseskan program Presiden RI, Prabowo Subianto.
Soffi Amira - Rabu, 01 Juli 2026
Gerindra soal Safari Politik Jokowi: Kami Fokus Kawal Pemerintahan Prabowo
Indonesia
PDIP Ogah Komentari soal Target Besar Jokowi untuk PSI, tak Mau Campuri Rumah Tangga Partai Lain
PDIP tidak akan ikut mengomentari ataupun mencampuri urusan internal partai politik lain.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
PDIP Ogah Komentari soal Target Besar Jokowi untuk PSI, tak Mau Campuri Rumah Tangga Partai Lain
Indonesia
Jokowi Tiba di Lampung, ‘Turun Gunung’ Panaskan Mesin Politik PSI untuk Pemilu 2029
Ia dijadwalkan mengunjungi Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Tulang Bawang sebelum melanjutkan rangkaian kegiatan di daerah lainnya.
Dwi Astarini - Jumat, 26 Juni 2026
Jokowi Tiba di Lampung, ‘Turun Gunung’ Panaskan Mesin Politik PSI untuk Pemilu 2029
Bagikan