Andika Pratama
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah menyiapkan peraturan gubernur (Pergub) yang mengatur tentang pengelolaan rumah susun.
Hal itu dibuat karena maraknya konflik yang terjadi di lingkungan rumah susun (rusun) antara pengelola dan penghuni, bahkan tak jarang berlanjut ke ranah pidana.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengatakan bahwa salah satu kesuksesan dari program DP Nol adalah kehidupan di hunian vertikal yang baik.
"Penting untuk menyediakan produk hukum yang sesuai dengan situasi dan kondisi di DKI Jakarta. Pergub ini juga mendapatkan asistensi langsung dari Kementrian PUPERA mengingat belum adanya PP dan Permen yang terbit sebagai turunan dari Undang-Undang 20 tahun 2011 tentang rumah susun," kata Anies di Jakarta, Rabu (29/8).
Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah perbedaan pendapat tentang Rapat Umum Tahunan (RUTA) yang tidak partisipatif terhadap pemilik dan penghuni Rusun, baik dari skema NPP, pilihan hari RUTA pada jam kerja dan bukan di lingkungan rusun padahal keputusan penting kerap hadir di RUTA. Salah satunya adalah tentang Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) atau dikenal juga sebagai service charge.
"Warga yang merasa tidak sepakat dengan kenaikan IPL lewat RUTA yang tidak partisipatif kebanyakan menolak melakukan pembayaran dengan harga baru. Selisih harga IPL ini yang kerap jadi alasan pemutusan listrik dan air di hunian warga meskipun warga telah melakukan pembayaran listrik dan air," kata Anies.
Menurut Anies, masalah perbedaan pendapat terkait harga IPL bukannya dibuka ruang diskusi antara persatuan pengelola dan penghuni rusundengan warga, PPPRS kerap kali malah memutus sambungan listrik dan air meskipun tagihan listrik dan air telah dibayar lunas.
Permasalahan listrik di rumah susun ini juga jadi perhatian mengingat adanya Peraturan Menteri ESDM No. 31 tahun 2015 dimana tidak boleh ada penjualan listrik selain pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Warga tidak boleh membayar diatas Tarif Dasar Listrik dan alat ukur pembayaran listrik harus sesuai dengan standar yang dimiliki oleh PLN.
"Pergub untuk pengelolaan rusun yang baru akan memuat hal-hal yang sering dilaporkan oleh warga kepada Dinas Perumahan dan Permukiman DKI Jakarta. Seperti, tata cara RUTA yang baik, Pengelolaan IPL, Pengawasan terhadap PPPSRS dan lain-lain. Saat ini penyusunan Pergub sedang dalam tahap finalisasi dan pengumpulan pendapat dari asosiasi pemilik Rusun seperti Aperssi, Kapri dan PPPRSI," tuturnya.
Selain itu untuk menjembatani proses terbitnya Pergub dan menanggapi aduan dari warga terhadap pemutusan listrik dan air. Maka Pemprov DKI menerbitkan Surat Edaran Gubernur yang ditujukan kepada Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) di Jakarta yang berisi tentang optimalisasi pembinaan pengelolaan rumah susun.
Surat edaran ini merupakan bagian dari fungsi Pemprov untuk menjalankan pengawasan dan pengendalian implementasi peraturan perundang-undangan. Khususnya terhadap pengelolaan rumah susun di wilayah Ibu Kota.
"Pemprov menginginkan agar kehidupan yang nyaman, aman, serasi dan sehat di lingkungan rumah susun milik/apartemen dapat terwujud," tutupnya. (Asp)
