Soffi Amira
MerahPutih.com - Manchester City resmi meluncurkan tindakan hukum terhadap Liga Inggris untuk menghapus aturan Transaksi Pihak Terkait (APT). Menurut The Citizens, aturan tersebut telah melanggar hukum dan diskriminasi. Hal itu diungkapkan oleh The Times, Rabu (5/6).
Peraturan APT diterapkan pada 2021 lalu dan dikhususkan untuk menjaga daya saing serta mencegah tim-tim papan atas menegosiasikan kesepakatan komersial (sponsor) yang berlebihan.
Manchester City yang dimiliki oleh perusahaan asal Abu Dhabi, sudah memastikan gelar Liga Inggris keempat berturut-turut mereka. Kemenangan itu juga menegaskan dominasi mereka di sepak bola Inggris selama satu dekade terakhir.
Pertumbuhan pesat City dinilai terjadi karena bantuan kesepakatan sponsor dengan sejumlah perusahaan dari Abu Dhabi. Etihad Airways yang berbasis di Abu Dhabi merupakan sponsor stadion dan jersey utama City.
Baca juga:
Community Shield akan Kembali Tampilkan Derby Manchester, Cek Jadwalnya
Pada kasus terpisah, City juga menghadapi 115 tuduhan dari Liga Inggris atas dugaan pelanggaran peraturan dan aturan keuangan (FFP) antara 2009 dan 2023. Namun, City membantah tuduhan mereka. Sidang itu dilaporkan dijadwalkan pada November 2024.
Times mengungkapkan, bahwa perselisihan antara City dan Liga Inggris akan diselesaikan setelah sidang arbitrase selama dua pekan yang dimulai Senin depan (10/6).
Melalui dokumen hukum setebal 165 halaman yang diserahkan ke Liga Inggris, Manchester City mengklaim mereka adalah korban “diskriminasi” dan aturan APT telah disetujui oleh rival mereka untuk menghambat kesuksesan mereka di lapangan sebagai ‘tirani mayoritas’.
Jika Manchester City berhasil dalam pemeriksaan mereka, hal ini akan memungkinkan klub-klub terkaya di Liga Inggris untuk menandatangani kesepakatan sponsor mereka tanpa penilaian independen dari liga, sehingga meningkatkan jumlah yang dapat mereka keluarkan untuk mendapatkan sponsor.
Baca juga:
Pada tuntutan itu, City juga mengincar peraturan pemungutan suara di Liga Inggris dengan alasan, bahwa persyaratan saat ini untuk setidaknya 14 dari 20 klub atau dua per tiga dari mereka yang memilih serta harus setuju menerapkan perubahan peraturan. (*)
