Legislator PDIP Kenneth Soroti Masalah SDM dan Komunikasi Buruk RSUD di Jakarta


Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth. (Dok. DPRD DKI)
MerahPutih.com - Pelayanan rumah sakit umum daerah (RSUD) di Jakarta saat ini masih jauh dari kata maksimal. Terdapat dua masalah yang dipetakan Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth, yakni buruknya komunikasi manajemen RSUD kepada pasien dan kurangnya sumber daya manusia (SDM) tenaga medis.
Kenneth mendesak Dinkes DKI untuk lebih responsif dalam melakukan evaluasi kinerja RSUD-RSUD. Jika dinilai tak becus mengelola, dia mengusulkan untuk dilakukan mutasi direktur utama RSUD dari jabatannya.
"Kan kita bisa merekomendasikan, mungkin ada rotasi dan lain-lain, kan boleh. Kita rekomendasi kepada gubernur, supaya diganti orangnya dirotasi atau apa," katanya, usai rapat kerja bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI dan para direktur utama (dirut) RSUD di gedung DPRD DKI, Jakarta, Rabu (28/5).
Baca juga:
Menurut dia, kekurangan tenaga medis ini sangat berimbas pada pelayanan pasien di RSUD. Oleh karenanya, dia menuntut Dinkes DKI harus berbenah menyelesaikan masalah tersebut demi masyarakat Jakarta.
"Jadi kalau memang kurang orang, itu akan berdampak terhadap pelayanan. Terus, komunikasinya juga jelek. Jadi kita lihat calon-calon pasien menumpuk tapi tidak ada komunikasi," ungkap legislator Kebon Sirih itu.
Politikus PDIP itu juga menyoroti lemahnya respons petugas RSUD dalam merespons pasien yang menunggu perawatan di IGD maupun ruang rawat. Tak jarang masyarakat ditelantarkan di ruang tunggu tanpa penjelasan.
Baca juga:
Pemprov DKI Perluas RSUD Tarakan, Pembangunan Dijadwalkan pada 2027
Lebih jauh, Kenneth meminta manajemen RSUD melaporkan kepada Dinas Kesehatan dan berdiskusi dengan DPRD untuk mencari jalan keluar jika merasa kekurangan tenaga medis untuk melayani pasien.
"Kemarin di RSUD Cengkareg saya melihat dari sumber daya manusia sangat kurang. Jadi kalau memang butuh, tambah. Pokoknya penekanan saya, saya garis awahi, masyarakat ini jangan menjadi korban karena permasalahan internal," tutupnya. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
KAI Dapat PSO Rp 5,8 T untuk Subsidi Tiket LRT Jabodebek dan KRL Jabodetabek Tahun 2026

Menilik Konservasi Tugu Pancoran Simbol Kemajuan Dirgantara Indonesia di Kota Jakarta

Potret Galian Pipa Limbah di Jalan TB Sumatupang Jaksel Ditargetkan Rampung Desember 2025

DPRD DKI Janji Siap Kawal Tuntutan Massa Demo soal Anggaran dan Transparansi BUMD Dharma Jaya

Gulkarmat: 65% Kasus Kebakaran di Jakarta Akibat Masalah Kabel Listrik

Potret Kondisi Jakarta Pasca Demo, Warga Sudah Kembali Beraktivitas Normal

Jakarta Sudah Aman, Gubernur Pramono Cabut Kebijakan WFH ASN Pemprov

Hari Ini Transjakarta Kerahkan 4.907 unit Angkut Penumpang, Tarif Masih Rp 1 Sampai 7 September 2025

Kerugian Demo di Jakarta Capai Rp 55 M, Ini Rinciannya Versi Pemprov

Sekolah Ditargetkan Kembali Lancar di Rabu, 3 September 2025
