Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Anggota Komisi III DPR RI Taufik Basari, mengecam aksi intimidasi dan pembubaran paksa People's Water Forum (PWF) 2024 oleh organisasi masyarakat yang menamakan diri Patriot Garuda Nusantara (PGN) di beberapa titik di Provinsi Bali
People's Water Forum adalah sebuah wadah kolektif bagi gerakan keadilan air di seluruh dunia yang mengkritisi isu privatisasi air dan mendorong pengelolaan air sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat.
"Saya meminta pihak Kepolisian Republik Indonesia memberikan jaminan perlindungan dan keamanan bagi setiap pihak yang sedang menjalankan haknya untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara damai seperti dalam kegiatan PWF 2024 ini," kata Taufik dalam keterangannya dikutip, Rabu (22/5).
Baca juga:
Jokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Puan Maharani saat Bertemu di KTT WWF
Legislator NasDem ini meminta pihak kepolisian melakukan penegakan hukum kepada pihak-pihak yang melakukan intimidasi dan menghalang-halangi kegiatan diskusi masyarakat tanpa pandang bulu.
"Pemerintah pusat dan daerah harus menjamin tidak terdapat gangguan terhadap diskusi-diskusi yang dilakukan masyarakat sipil untuk menunjukkan bahwa demokrasi memang benar-benar berjalan di Indonesia," ujarnya.
Pria yang karib disapa Tobas ini juga menyayangkan kejadian penghadangan terhadap Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) I Dewa Gede Palguna dan United Nation (UN) Special Rapportour on the Right to Safe Drinking Water and Satination, Pedro Arrojo sebagai pembicara dalam PWF, di Hotel Oranjje, Denpasar, Bali sehingga gagal mengikuti acara.
Pihak ormas berdalih PWF menganggu gelaran KTT World Water Forum yang sedang berlangsung di Bali dan tidak sejalan dengan Peraturan Gubernur Bali.
Baca juga:
Menurut Tobas, pembubaran diskusi yang diselenggarakan kelompok masyarakat sipil dan pembungkaman kebebasan berpendapat di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi World Water Forum ini justru menjadi catatan yang memalukan negara Indonesia.
"Bukan begini cara menjadi tuan rumah sebuah kegiatan internasional. Tunjukkan Indonesia adalah negara hukum yang demokratis yang selalu memberikan ruang bagi kebebasan berpendapat dan menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negaranya," tegas Tobas. (Pon)
