Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Anggota DPR RI Fraksi Golkar, Firman Soebagyo menilai pengibaran bendera One Piece yang tengah viral di media sosial merupakan bagian provokasi untuk menyerang pemerintahan Prabowo.
"Nah inilah, ini cara-cara provokatif yang ingin menjatuhkan pemerintahan," kata Firman kepada wartawan di Jakarta, Kamis (31/7).
Firman menegaskan pengibaran bendera anime Jepang itu menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia harus dilarang. Oleh karena itu, dua meminta masyarakat tidak terpengaruh.
Baca juga:
Bendera One Piece Dikibarkan Jelang 17 Agustus, PDIP: Simbol Kritik, Bukan Kriminal
Menurutnya, aksi yang dilakukan masyarakat sangat merugikan bangsa dan negara. Untuk itu, dia meminta aparat berwenang untuk bertindak.
"Jelas ini adalah melakukan bagian provokasi kemudian yang akan merugikan (bangsa dan negara). Ini enggak boleh. Bagian daripada makar mungkin malah itu. Nah ini enggak boleh. Ini harus ditindak tegas," tegas Firman.
Politikus Golkar itu juga mendorong aparat penegak hukum untuk mencari pihak-pihak yang melakukan pengibaran manga One Piece. Lalu, dilakukan pemeriksaan dan pembinaan.
Baca juga:
Fenomena Bendera Jolly Roger One Piece: Simbol Kritik Sosial Menjelang HUT RI
"Minimal mereka yang melakukan, dilakukan interogasi siapa yang menyuruh dan kemudian apa motivasinya, dan kemudian dilakukan pembinaan kepada mereka," pungkasnya.
Diketahui, jaga media sosial heboh dengan video masyarakat yang mengibarkan bendera One Piece menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Bendera One Piece tersebut dikibarkan di depan rumah, kendaraan pribadi, hingga truk.
Bendera One Piece berwarna hitam dengan simbol tengkorak dan topi jerami khas anime One Piece. Bendera bajak laut tersebut menjadi salah satu simbol paling ikonik dalam dunia anime dan manga.
Baca juga:
Ramai Merah Putih Setengah Tiang dan Bendera One Piece Wujud Ekspresi Protes Rakyat
Pengibaran bendera One Piece itu pun dimaknai sebagai sindiran tajam terhadap penguasa. Selain menggambarkan kegelisahan atas berbagai persoalan bangsa, aksi ini sekaligus menyuarakan harapan akan hadirnya keadilan dan perubahan. (Pon)
