Lakukan Efisiensi, Pemerintah Hemat Rp50,6 Triliun Dalam RAPBN 2016


Menkeu Bambang Brodjonegoro didampingi Seskab menyampaikan rincian RAPBN-P 2016, di Gedung Utama Kemensetneg, Jakarta, Kamis (7/4) siang.
Merahputih Keuangan - Perubahan asumsi sejumlah indikator dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN) tahun 2016 akan diajukan pemerintah kepada DPR-RI pada Mei mendatang, pemerintah juga melakukan perubahan pada sisi belanja negara.
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegara mengatakan, di sisi belanja rencananya belanja kementerian/lembaga itu turun dari Rp784 triliun menjadi kira-kira Rp738 triliun atau turun sekitar Rp45,5 triliun. Sedangkan belanja non kementerian/lembaga diperkirakan naik Rp9,6 triliun.
“Tadi menyambung yang disampaikan Pak Seskab, di dalam penurun Rp45,5 triliun untuk belanja kementerian/lembaga, ada penghematan belanja kementerian/lembaga yaitu sebesar Rp50,6 triliun, tapi juga ada tambahan belanja untuk keperluan yang mendesak sebesar Rp5,2 triliun,” ujar Bambang dikutib pada laman setkab.go.id, Kamis (7/4).
Bambang menambahkan penghematan sebesar Rp 50,5 triliun diharapkan bisa dicapai dengan efisiensi belanja operasional (belanja perjalanan dinas, paket meeting (paket rapat, paket pertemuan), kemudian belanja jasa (pembayaran listrik, telepon, air serta jasa lainnya), serta pembangunan gedung baru.
“Dari efisiensi ini diharapkan bisa dihemat sekitar Rp22,5 triliun untuk seluruh kementerian/lembaga,” katanya.
Menurut Bambang, sisanya diharapkan dari efisiensi belanja lainnya. Ia menunjuk contoh belanja pemeliharaan maupun pengadaan peralatan kantor, belanja iklan, belanja modal non-infrastruktur, contohnya gedung kantor, serta kendaraan operasional maupun kendaraan dinas dari kementerian.
“Kemudian juga kita harapkan ada penghematan di belanja bantuan sosial (bansos), serta kegiatan prioritas dan pendukung yang setelah dikaji ulang itu ternyata tidak mendesak, itu bisa ditunda,” jeklasnya.
Pemerintah juga berharap ada penghematan dari hasil lelang, terutama dari hasil lelang proyek-proyek infrastruktur. Kemudian juga hasil optimalisasi mengurangi honorarium kegiatan, serta menunda sebagian belanja yang diperkirakan tidak akan bisa dieksekusi pada tahun ini.
“Itu adalah program penghematan yang harapannya yang tahap kedua itu bisa Rp29,2 triliun, sehingga total Rp50,6 triliun,” jelas Menkeu. (Abi)
BACA JUGA:
- Rapat Paripurna RAPBN 2016 Ricuh
- Fraksi Gerinda Tolak RAPBN 2016
- RAPBN 2016 Gunakan Voting, KMP Sudah Pasti Keok
- Voting RAPBN 2016, KIH Optimistis Menang
- Ini Sebabnya Gerindra Tolak RAPBN 2016