Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Kualitas udara di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) terus menjadi perhatian para pemangku kepentingan, sebab kualitas udaranya makin menurun dari waktu ke waktu.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebut adanya penurunan kualitas udara di Jabodetabek dari hasil pemantauan nilai total kolom NO2 (pencemar udara) oleh BMKG menggunakan citra satelit.
Baca Juga:
Pemprov DKI Akui 2023 Tahun Terberat Hadapi Isu Polusi Udara
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati membeberkan, daerah dengan konsentrasi polutan pencemaran udara tertinggi terfokus di pusat aktivitas industri dan transportasi di Jabodetabek.
"Yakni meliputi DKI Jakarta, Kota Tangerang, dan Kota Bekasi,” ungkap dia.
Rata-rata total polutan (pencemaran udara) tertinggi di DKI Jakarta, terletak di kecamatan Kebayoran, Cipayung, Pesanggrahan, dan Ciracas. Sementara total polutan terendah tercatat di Kepulauan Seribu.
"Data ini memberikan pemahaman mendalam mengenai distribusi polutan di wilayah tersebut," kata Dwikorita
Dari pengamatan iklim dan polutan dari tahun ke tahun di Jakarta menunjukkan konsistensi hubungan berbanding terbalik antara curah hujan dan tingkat partikulat metter. Hal ini menunjukkan proses pencucian atmosfer yang masih sangat bergantung pada curah hujan.
Dwikorita memberikan rekomendasi berupa upaya mitigasi menyeluruh untuk memperbaiki tingkat kualitas udara di Jakarta dengan kerjasama lintas sektor dan lintas daerah.
“Langkah konkret yang diambil stakeholder terkait diharapkan memberikan solusi terhadap permasalahan yang telah lama ada di wilayah tersebut,” jelas Dwikorita.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan, semua masyarakat menghirup udara yang sama dan dampak polusi udara ini sangat luar biasa untuk kesehatan. Di mana, Kementerian/Lembaga melangkah bersama memperbaiki kualitas udara di Jabodetabek.
Salah satunya, dengan mengurangi emisi gas buang kendaraan melalui penyediaan BBM rendah sulfur, pengembangan angkutan umum, dan penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).
"Ini bisa dilakukan melalui tiga skema, yakni jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang," ungkapnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah sembilan Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) yang akan direalisasikan tahun 2024, yang bisa mempercepat penanganan polusi udara.
Kehadiran sembilan SPKU baru diharapkan dapat memberikan data kualitas udara yang lebih maksimal dan bisa dijadikan rujukan utama semua pihak. (Knu)
Baca Juga:
Isu Polusi Udara Bisa Jadi Jualan Capres-Cawapres
