Mula Akmal
MerahPutih.com- Korlantas Polri telah menyiapkan sejumlah skema untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan pada arus mudik Lebaran 2022.
Diantaranya merekayasa lalulintas di ruas tol, jalur arteri dan kawasan wisata. Nantinya, petugas akan melakukan pengaturan parkir, termasuk pengaturan rawan macet oleh tim urai. Adapun jalur tol yang berpotensi macet ada di gate tol, bottle neck, dan rest area.
Baca Juga:
AP I Prediksi 2,4 Juta Pemudik Naik Pesawat di 15 Bandara saat Mudik Lebaran
"Termasuk kendaraan yang mengalami masalah," ungkap Kabag Ops Korlantas Polri, Kombes Eddy Djunaedi kepada wartawan, Kamis (21/4).
Adapun hambatan di jalur arteri, lanjut Eddy seperti adanya pasar tumpah, sumbangan pembangunan tempat ibadah hingga perlintasan kereta api sebidang.
"Harapannya masyarakat mewaspadai dan mengetahui jika terjadi ketersendatan," jelas Eddy.
Ia memastikan, persiapan menghadapi lonjakan pemudik sudah dilakukan survey sejak Februari.
"Cara bertindaknya sudah dirumuskan. Prediksi puncak arus mudik tanggal 28 April sampai 1 Mei, sedangkan arus balik tanggal 6 sampai 8 Mei," tuturnya.
Sebelum tanggal 28 April, kata Eddy, Korlantas Polri akan melakukan ujicoba contraflow dan ganjil genap pada tanggal 22 dan 23 Mei.
Baca Juga:
Dia berharap dengan adanya sosialisasi ini masyarakat tidak melakukan pelanggaran dan patuh terhadap peraturan lalulintas.
Namun, ada pengecualian kendaraan berdasarkan Surat Keputusan bersama.
"Yaitu kendaraan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, anggota DPR-MPR, Duta Besar, kendaraan dinas, ambulans, plat kuning, kendaraan disabilitas dan kendaraan angkutan tertentu seperti pengisi uang ATM.” terangnya.
Eddy menjelaskan, pihaknya telah menerjunkan 144.392 personel polri, dari mabes 876 dan polda jajaran sejumlah 87.004 adapun sisanya dari instansi terkait.
Selain itu, Polri mendirikan 2702 posko, terdiri dari 1.710 pospam, 730 pos pelayanan dan 258 pos terpadu.
Ia mengimbau masyarakat tertib berlalulintas, patuhi peraturan yang ada, dan mudik diawal agar tidak mengalami penumpukan.
"Dan tentunya mesti tetap melaksanakan prokes," tutup Eddy. (Knu)
Baca Juga:
