Kompak, Ari Lasso dan Kikan Tolak RUU Permusikan

POLEMIK Rancangan Undang-Undang (RUU) Permusikan masih terus bergulir. Musisi Ari Lasso dan Kikan Namara pun ikut menyuarakan pendapat merekat atas RUU yang digagas Anang Hermansyah itu.

Ari Lasso mengatakan ia kurang setuju dengan isi RUU tersebut. Menurut dia, ada banyak pasal dalam RUU Permusikan yang tumpang tindih dengan undang-undang dan peraturan lainnya.

Selain itu, ia menilai seharusnya isi RUU itu lebih mengatur tata kelola industri permusikan, bukannya menitikberatkan pada proses penciptaan seperti yang sekarang terjadi. "Sebaiknya tidak mengatur cara berkreasinya. Namun, lebih ke arah pembenahan dan tata kelola industri permusikan," kata mantan vokalis Dewa 19 saat ditemui di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Kikan Namara menilai Dewan Perwakilan Rakyat harus mengkaji ulang isi RUU Permusikan. Selain banyak berisikan pasal karet, RUU itu tidak memuat hal yang penting dan paling dibutuhkan para musisi.

Ia pun menyebut hal-hal yang dibutuhkan, seperti perlindungan hak cipta serta kesejahteraan musisi yang sudah pensiun dari dunia musik. "Ada banyak musisi yang sudah pensiun, tapi hidupnya enggak sejahtera. Coba kalau ada peraturan yang bagaimana bentuknya bisa bikin musisi sejahtera saat pensiun. Itu jauh lebih dibutuhkan," jelas Kikan.

Kikan juga merasa RUU itu terlalu prematur dan terkesan terburu-buru. Menurutnya, ada bnayak musisi yang belum dimintai pendapat dan dilibatkan dalam proses penyurusanan draft RUU. "Belum banyak musisi yang diajak diskusi soal RUU ini. Buktinya, banyak yang kaget dan baru tahu isi draft RUU-nya. Termasuk gua," tutur Kikan.

Ia berharap agar RUU Permusikan direvisi kembali. Wakil rakyat diminta mengajak lebih banyak musisi dalam forum khusus untuk berdiskusi. Kikan yakin para pelaku musik yang biasa berkaya di lapangan lebih paham kondisi industri permusikan saat ini. "Dikaji lagi. Harus ajak seluruh praktisi musik segala jenis. Duduk bersama buat diskusi dalam sebuah forum," pungkasnya.(*)

Artikel ini merupakan laporan kontributor MP untuk wilayah Yogyakarta, Teresa Ika.