P Suryo R
DI antara sejumlah media sosial yang populer digunakan warganet dunia, tampaknya TikTok menjadi salah satu yang kerap tersandung masalah dengan otoritas. Dari mulai Pemerintah Amerika Serikat, Taiwan, Iran, India, hingga Belanda melakukan kebijakan pelarangan penggunaan TikTok di kalangan jajarannya sampai stafnya.
Kebijakan pelarangan terhadap produk buatan perusahan ByteDance itu juga ternyata sudah mencapai Uni Eropa dengan komisi di organisasi supranasional untuk mengumumkan melarang staf di lingkungan kerjanya dilarang menggunakan TikTok.
Baca Juga:
Diputar Dimana-mana, 5 Lagu TikTok Ini Selalu Terngiang di Kepala
Keputusan pelarangan ini dilakukan oleh badan eksektuf di Uni Eropa, yakni Komisi Eropa pada pekan ini. Dengan pihak komisi yang memerintahkan agar staf di lingkungannya menghapus apps yang juga dikenal dengan nama Douyin itu dari ponsel pintar pribadi mereka serta perangkat elektronik di Komisi Eropa.
Langkah ini dipandang sebagai keputusan untuk melindungi data serta meningkatkan keamanan siber di lingkup Komisi Eropa.
Uni Eropa mengungkapkan, langkah ini memang diambil sebagai keputusan murni akibat alasan keamanan dari potensi pencurian data atau mungkin serangan siber via TikTok.
“Tindakan tersebut bertujuan untuk melindungi Komisi dari ancaman dan tindakan keamanan siber yang di mana bisa dieksploitasi untuk serangan siber terhadap lingkungan korporat di komisi,” jelas Juru Bicara Uni Eropa Sonya Gospodinova, sebagaimana dikutip dari BBC (23/2).
Dengan larangan ini maka mulai pekan ini hingga paling telat 15 Maret 2023, sekitar 32 ribu pegawai tetap dan kontrak di Komisi Eropa diwajibkan menghapus TikTok.
Bagi staf yang ‘nakal’, pihak Komisi Eropa akan menghentikan akses komunikasi dari pegawai itu ke aplikasi email khusus Komisi Eropa dan Skype for Business.
Baca Juga:
Anak Muda Lebih Pilih TikTok untuk Cari Informasi Dibanding lewat Google
Produk dari perusahaan Tiongkok ByteDance tersebut memang dibayangi pandangan dari otoritas berbagai negara, seperti Uni Eropa, telah mengambil data penggunanya yang kemudian diserahkan kepada Pemerintah Tiongkok.
Namun TikTok membantah hal tersebut dan terkait keputusan Komisi Eropa, juru bicara dari ByteDance menyayangkannya dengan mengklaim kebijakan tersebut berdasarkan kesalahpahaman.
Walau begitu, media internasional pernah mewartakan bahwa pihak TikTok mengakui beberapa stafnya di TiongKok memang dapat mengakses data dari para pengguna di Eropa.
Selain Komisi Eropa, Dewan Uni Eropa juga memang terus melakukan pengawasan terhadap TikTok dan membahas langkah yang kemungkinan bisa berujung dengan pelarangan apps itu di lingkungannya.
Dengan klaim serupa, yakni munculnya potensi serangan siber atau memanfaatkan data di lingkup korporat Dewan Uni Eropa. (aru)
Baca Juga:
Enggak Melulu Joget-Joget, Simak Tips Unjuk Gigi Biar FYP di TikTok
