Komisi I DPR: Seharusnya Intelijen Bisa Lakukan Cegah-Tangkal

MerahPutih Politik - Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq mengatakan bahwa peristiwa peledakan bom dan baku tembak di kawasan perempatan Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/1), merupakan kurang optimalnya instrumen yang ada. Menurutnya, sejak dua tahun yang lalu BIN sudah memiliki peta jaringan teroris.

"Pihak kepolisian memang siaga saat kejadian. Namun seharusnya intel bisa melakukan cegah-tangkal. Intelijen sudah memiliki peta," kata politisi PKS itu di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/1).

Ia tidak setuju jika wacana perubahan UU Intelijen yang dilontarkan oleh Kepala Badan Intelijen Nasional Sutiyoso, Jumat (15/1) kemarin.

Sutiyoso mengusulkan agar BIN diberi wewenang tambahan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya melalui revisi UU Teroisme dan UU Intelijen.

Wewenang BIN melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap sasaran seharusnya dapat ditindaklanjuti dengan penangkapan dan penahanan.

"Apakah kejadian bom ini tanda masih lemahnya kewenangan lembaga? Atau sesungguhnya implementasi kewenangannya kurang optimal?" ungkapnya.

Saat ini, kewenangan yang dimiliki oleh BIN tidak perlu diubah. Mahfudz lebih menyoroti soal kurang optimalnya implementasi kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Kewenangan penangkapan dan penahanan tidak cocok dilakukan oleh intelijen karena mereka bekerja di bawah permukaan tanpa diketahui oleh publik.

"Apa jadinya kalau ada orang yang ditahan dan ditangkap tanpa diketahui oleh publik? Saya rasa perangkat hukum sudah baik. BIN bisa lebih bekerja sama dengan kepolisian," papar Mahfudz. (dit)


BACA JUGA:

1. Kesaksian AKBP Untung: Kenapa Masyarakat Ada Bom Gak Kabur?
2. Cerita AKBP Untung Melumpuhkan Pelaku Teror Sarinah
3. Keluarga Pelaku Bom Sarinah: Ali Sosok yang Tertutup
4. Bom Sarinah Tak Pengaruhi Minat Investor Tiongkok
5. Pelaku Bom Sarinah Diketahui Istri Dari Baju yang Dikenakan