Koalisi Masyaratkan Sipil Minta Prabowo Tinjau Ulang Posisi Hasan Nasbi Setelah Sarankan Kepala Babi Dimasak

MerahPutih.com - Koalisi Masyarakat Sipil mengecam keras sikap arogansi yang disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi terkait peristiwa teror kepala babi di kantor Tempo.

Pernyataan Hasan Nasbi yang seolah menyuruh "memasak kepala babi" itu dinilai tidak berempati dan melanggar prinsip kebebasan pers.

"Pernyataan tersebut cenderung merendahkan, tidak patut disampaikan oleh seorang Kepala Kantor Komunikasi Presiden," kata perwakilan Koalisi dari ELSAM, Wahyudi Djafar pada Sabtu (22/3).

Koalisi mengingatkan kepada Presiden Prabowo Subianto bahwa pernyataan Hasan Nasbi sama sekali tidak seharusnya didiamkan. Sebab pernyataan itu mengandung unsur kebencian terhadap kelompok jurnalis atau media yang kritis.

"Terlepas dari sikap dan posisi media untuk kritis terhadap situasi yang ada, ungkapan yang menyepelekan teror ini mengusik hak rasa aman seseorang, terutama jurnalis dalam kerja-kerja jurnalistiknya," ujarnya.

Baca juga:

Teror Kepala Babi ke Wartawan Tempo, Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi: Dimasak Saja

Koalisi juga memandang pernyataan Hasan Nasbi menunjukkan rendahnya komitmen pemerintah yang diwakili Kantor Komunikasi Kepresidenan terhadap demokrasi dan kebebasan sipil.

"Bukannya menyampaikan, setidaknya sikap keprihatinan terhadap teror tersebut, justru seakan mendukung tindakan teror tersebut," ujarnya.

Oleh karena itu, Koalisi mendesak Presiden Prabowo untuk meninjau kembali posisi Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan. Dengan sikap tersebut, Koalisi menilai Hasan Nasbi tidak cukup patut secara etika untuk menyampaikan pesan kepresidenan kepada masyarakat.

"Apalagi, peristiwa penghapusan cuitannya sendiri di akun X tentang RUU TNI sudah lebih dari cukup untuk mengevaluasi kinerja Hasan Nasbi sebagai ujung tombak komunikasi Presiden," ujarnya.

Selain itu, Koalisi bersolidaritas atas teror kepala babi yang dialami Tempo. Koalisi mengamati cara-cara teror ini ternyata masih terus digunakan untuk mengintimidasi kebebasan dan demokrasi.

"Praktik purba yang seharusnya sudah ditinggalkan, justru masih terjadi hari ini. Dengan demikian, penting pengungkapan kasus teror ini dilakukan, hingga pelaku dapat diketahui," kata Wahyudi.

Diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil terdiri dari Centra Initiative, Imparsial, PBHI, ELSAM, Walhi, HRWG, DeJuRe, Setara Institute. (Pon)