Ketum PB IDI, Usulkan Dirikan Posko Pengaduan Dinas Kesehatan

Merahputih Nasional - Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia PB IDI Ilham Oetama Marsis mengatakan pihaknya mengusulkan untuk pendirian posko pengumuman dan pengaduan di Dinas Kesehatan setempat untuk menghidari kekisruhan yang terjadi di fasilitas pelayanan kesehatan.

"Posko berfungsi menerima pengaduan masyarakat yang pernah membawa anaknya untuk pelayanan vaksinasi, serta memberikan pengumuman masa atau periode fasyankes tersebut terindikasi menerima suplai vaksin palsu serta nama-nama anak yang terindikasi menerima vaksin palsu untuk selanjutnya vaksinasi kembali berdasarkan ketentuan yang ada," kata Marsis saat ditemui di kantornya, Jalan Sam Ratulangi, Jakarta Pusat, Senin (18/7).

Marsis menjelaskan meminta kepada Kepolisian RI (POLRI) untuk memberikan jaminan keamanan bagi tenaga dan fasilitas kesehatan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan normal.

"Pengurus Besar IDI berkoordinasi dengan jajaran IDI di tingkat Wilayah dan Cabang akan memberikan pendampingan hukum terhadap anggota IDI yang menjadi korban dari suplai vaksin palsu," tuturnya.

Menurut Marsis pendampingan juga dilakukan terhadap dokter-dokter yang menjadi korban anarkisme. Dalam hal ini akan dibentuk Satgas Advokasi Vaksin Palsu oleh PB IDI besama PERSI dan ARSSI.

"Pengadaan vaksin harus tetap dilakukan berdasarkan prosedur dan perturan yang berlaku. Kami juga menghimbau kepada seluruh pihak untuk tidak mempolitisasi kejadian ini, karena permasalahan kesehatan seluruh rakyat harus disandarkan kepada kemaslahatan bersama," imbuhnya. (Abi)

BACA JUGA:

1. Ketum PB IDI Meminta Kejelasan Status Dokter Korban atau Pelaku
2. Pernyataan Sikap PB IDI Atas Temuan Vaksin Palsu dan Tindakan Anarkis Terhadap Dokter
3. Komisi IX Segera Bentuk Tim Penanganan Vaksin Palsu
4. Kasus Vaksin Palsu, Antara Harga Obat dan Rantai Distribusi
5. Penyelidikan Vaksin Palsu Telusuri Keterlibatan Rumah Sakit