Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Direktorat Jenderal Perkeretaapian mengajukan progra studi kelayakan penyelenggaraan erkeretaapian segmen Balikpapan-Samarinda atau program perkeretaapian di kawasan calon Ibu Kota Negara.
Paling tidak, Kementerian Perhubungan mendapatkan alokasi pagu anggaran 2021 sebesar Rp11,1 triliun untuk mendanai sejumlah program prioritas sektor perkeretaapian.
Selain program di calon ibu kota negara, anggaran difokuskan proyek Kereta Api Makassar Pare-Pare, Kereta Api Kecepatan Tinggi Pulau Jawa dan infrastruktur perkotaan sistem angkutan umum massal perkotaan di enam wilayah metropolitan.
Baca Juga:
Perpindahan Ibu Kota Bukan Sekedar Pindah Lokasi Tapi Perubahan Pola Pikir
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Zulfikri merinci pertama, pembangunan jalur kereta api, di antaranya Makassar-Parepare segemen 3,64 kilometer, Bogor-Sukabumi 26,6 kilometer, Jalur KA Bandara Internasional Yogyakarta enam kilometer.
Kemudian, Pembangunan Jalur kereta api perkotaan yang dibagi menjadi dua, yaitu mendukung prioritas nasional: Perkeretaapian Jabodetabek, Perkeretaapian Mebidangro, Perkeretaapian Bandung Raya dan Perkeretaapian Gerbangkertasusila, Solo Balapan-Solo Jebres, peningkatan fasilitas operasi (lintas Cikarang-Cikampek, Jatinegara-Bogor dan Manggarai- Stasiun Jakarta Kota, Stasiun Yogyakarta-Stasiun Bandung dan Ciroyom).
Selain itu, perawatan dan pengoperasian prasarana perkeretaapian dan milik negara (IMO) pada 4 Divre si wilayah Sumatera dan pada sembilan Daerah Operasi di wilayah Jawa.
Selanjutnya, peningkatan Jalur KA, yakni Araskabu-Tebing Tinggi-Siantar 35 kilometer, Padang-Pariaman 17,5 kilometer, Bandung-Banjar 52 kilometer, Banjar-Kroya 28,7 kilometer, Serang-Merak 37,2 kilometer dan Lahat-Lubuklinggau 44,7 kilometer.
Penyediaan subsidi perintis KA di sembilan lintas layanan (Lintas Krueng Geukeuh-Kuta Blang, Lintas Tebing Tinggi-Kuala Tanjun, Lintas Binjai-Besitang-Sei Liput, Lintas Lubuk Alung-Kayu Tanam, Lintas Padang-BIM, Lintas Kertapati-Indralaya, LRT Sumatera Selatan, Lintas Solo-Wonogiri, Lintas Makassar-Parepare).
Rincian pagu anggaran Ditjen Perkeretaapian 2021, yakni belanja pegawai (termasuk CPNS) Rp115,10 miliar, belanja barang operasional/mengikat Rp75,62 miliar, non-operasonal (barang) Rp2,3 triliun, non-operasional (modal) Rp4,4 triliun.
Baca Juga:
Kemenkeu Pastikan Belum Ada Alokasi Anggaran Buat Proyek Ibu Kota
