Katulampa Siaga 1, Warga Diminta Tingkatkan Kesiapsiagaan

MerahPutih.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bogor melaporkan adanya kenaikan level Tinggi Muka Air (TMA) Bendung Ciliwung-Katulampa hingga 250 sentimeter (Cm) pada Senin (21/9) pukul 18.18 WIB.

Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Raditya Jati menuturkan, dengan adanya kenaikan TMA tersebut, maka status dinaikkan menjadi Siaga 1.

Baca Juga

Bendung Katulampa Siaga 1, Warga Pasar Ikan Diminta Siaga

Adapun, kronologi kenaikan TMA tersebut adalah; Pukul 17.00 WIB/TMA 0 Cm/Gerimis Halus (Siaga 4), Pukul 17.49 WIB/TMA 40 Cm/Gerimis (Siaga 4), Pukul 17.53 WIB/TMA 120 Cm/Hujan (Siaga 3), Pukul 17.58 WIB/TMA 170 Cm/Hujan (Siaga 2), Pukul 18.04 WIB/TMA 200 CM/Hujan (Siaga 2), Pukul 18.10 WIB/TMA 220 Cm/Hujan (Siaga 1), Pukul 18.17 WIB/TMA 240 Cm/Hujan (Siaga 1) dan Pukul 18.18 WIB/TMA 250 Cm/Hujan (Siaga 1).

Berdasarkan data kronologi di atas, kenaikan TMA dari level Siaga 4 menjadi Siaga 1 terjadi dalam kurun waktu kurang lebih satu jam saja.

"Hal itu dipicu oleh tingginya intensitas hujan di sebagian besar wilayah Bogor," jelas Raditya kepada wartawan di Jakarta, Senin (20/9).

Dulur bgr! Katulampa siaga 1 , kabari temen atau saudara kalian di Jakarta di khawatir kan terjadi banjirpic.twitter.com/g5OJXt7VZA

— ON — BOGOR FESS! (@bogorfess_) September 21, 2020

Raditya menambahkan, sebagai informasi, BPBD Kota Bogor juga melaporkan adanya 13 kelurahan yang berada di bantaran Sungai Ciluwung.

"Adapun keseluruhan wilayah kelurahan tersebut adalah Sindangrasa, Tajur, Katulampa, Sukasari, Baranangsiang, Babakan Pasar, Sempur, Tanah Sareal, Bantarjati, Cibuluh, Kedung Badak, Sukaresmi dan Kedung Halang," ungkap dia.

Dalam hal ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meminta masyarakat dan pemangku kebijakan di daerah setempat untuk mengantisipasi adanya potensi bencana yang dapat dipicu oleh faktor cuaca dan fenomena alam tersebut dan meningkatkan kesiapsiagaan.

Selanjutnya, masyarakat diharapkan tidak terpengaruh dengan segala bentuk informasi yang tidak benar dan berlebihan terkait adanya fenomena alam tersebut dari pihak yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Baca Juga

Muhammadiyah Minta Pandemi COVID-19 Tak Dijadikan Komoditas Politik

"Dalam hal ini, BNPB juga meminta agar masyarakat untuk mengakses dan memperbarui informasi terkini dari pihak-pihak instansi terkait dan pemerintah daerah setempat," pungkasnya. (Knu)