Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) TNI bertujuan memberikan rasa aman kepada masyarakat, namun dilakukan jika situasi berada di luar kapasitas Polri.
"Proses membentuk Komando Pasukan Khusus Gabungan yang berasal dari Kopasus, Marinir Paskhas, dalam rangka memberi rasa aman kepada rakyat, tetapi dengan catatan dilakukan dengan situasi di luar kapasitas Polri. Artinya tindakan preventif, lebih penting dibandingkan represif," kata Kepala Negara di Jakarta, dilansir Antara, semalam.
Presiden juga mengungkapkan tindakan preventif itu adalah bagaimana tidak memberikan ruang kepada lembaga pendidikan, ruang publik, dan mimbar umum untuk ajaran ideologi sesat, yaitu terorisme.
Presiden Jokowi juga memastikan pemerintah berusaha menyelesaikan dan merampungkan RUU Tindak Pidana Terorisme dalam rangka mencegah dan menghancurkan paham yang menyesatkan ini.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal (Purn) TNI Moeldoko mengatakan ingin menghidupkan kembali pasukan elit TNI Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab) dari matra Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara untuk menanggulangi tindak kejahatan terorisme.
"Saya sudah laporkan kepada Presiden Joko Widodo kemarin, dan beliau tertarik. Nanti kami akan bicarakan dengan Panglima TNI (Marsekal Hadi Tjahjanto)," kata Moeldoko di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Rabu (16/5).
Koopssusgab TNI pernah dibentuk oleh Moeldoko saat dia menjabat sebagai Panglima TNI pada 2015 untuk menghadapi persoalan penanggulangan terorisme di Indonesia. Koopssusgab terdiri atas 90 prajurit terbaik dari Kopassus, Denjaka AL dan Paskhas AU.
Pada saat peresmian Koopssusgab tiga tahun lalu, pasukan gabungan tersebut diberi pelatihan dan pembinaan untuk dapat menyusun doktrin dan pemetaan terorisme sehingga ketika ancaman teror muncul, pasukan tersebut dapat diterjunkan dengan cepat.
Koopssusgab saat itu disiagakan di wilayah Sentul, Jawa Barat, untuk berlatih dengan status operasi sehingga bisa setiap saat diterjunkan dalam proses penanggulangan antiteror.
Namun Moledoko mengatakan pasukan gabungan tersebut sudah dibekukan sehingga perlu persetujuan Presiden Joko Widodo untuk menghidupkan kembali. "Sepertinya dibekukan. Perlu lapor lagi ke Presiden," tambah Moeldoko. (*)
