Jokowi Janji Pemerintah Akan Tuntaskan Kasus Vaksin Palsu

Luhung SaptoLuhung Sapto - Senin, 18 Juli 2016
Jokowi Janji Pemerintah Akan Tuntaskan Kasus Vaksin Palsu

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Kesehatan Nila Moeloek (kanan) saat meninjau vaksinasi ulang di Jakarta, Senin 18 Juli 2016. (Twitter @KemenkesRI)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek pagi ini mengunjungi Puskesmas di Kecamatan Ciracas, jalan H Baping, RT 09 RW 06 Kelurahan Susukan, Jakarta Timur. Agenda Presiden Jokowi memantau pemberian vaksinasi ulang gratis.

Saat mengunjungi Puskesman, Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek didampingi Ketua Satgas Penanggulangan Vaksin Palsu dan Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Maura Linda Sitanggang. Kepala Negara meminta masyarakat tetap tenang.

"Saya datang ke sini ingin memastikan bahwa masyarakat mendapatkan informasi yang benar, mendapatkan penjelasan yang baik dari puskesmas maupun dari kementerian dan juga pelayanan dari Kementerian Kesehatan dan Dinkes DKI. Kedua, saya ingin menyampaikan agar masyarakat tetap tenang karena ini, sekali lagi peristiwa ini adalah menyangkut waktu yang lama, perlu kehati-hatian dan perlu penelusuran dalam jangka waktu yang panjang," kata Jokowi di Puskesmas Ciracas, Jakarta Timur, Senin (18/7).

Jokowi juga menyatakan telah memerintahkan kapolri dan kabareskrim untuk terus mengusut kasus vaksin palsu, hingga semua pelakunya tertangkap dan mendapatkan hukuman yang setimpal.

"Saya sudah perintahkan kepada kapolri dan kabareskrim untuk meneliti satu per satu secara detail jaringan dan pelaku-pelaku vaksin palsu ini sehingga ke depan tidak terulang lagi," tegas Jokowi.

Jokowi, yang mengenakan kemeja batik, didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi menyaksikan pemberian vaksin dan berbicara dengan beberapa orang tua yang anaknya mendapat vaksinasi.    

Sebanyak 26 anak dari 197 pasien Bidan E yang terindikasi mendapatkan vaksin palsu diminta kehadirannya untuk divaksinasi ulang di Puskesmas Ciracas. Sementara, di RS Harapan Bunda lebih kurang 20 anak dan RSIA Sayang Bunda Bekasi 20 anak.

Keterangan yang dihimpun, vaksin yang digunakan dalam kegiatan imunisasi wajib ini terdiri dari vaksin DPT (Difteri Pertusis dan Anti Tetanus), HB (Hepatitis B) dan HiB (Haemophilus type B) atau yang lebih dikenal dengan sebutan vaksin pentavalen yang mempu memberikan kekebalan terhadap lima jenis penyakit.

Selain itu, oral polio vaccine (OPV) yang mampu memberikan kekebalan terhadap penyakit polio. Vaksin pentavalen dan OPV tersebut merupakan vaksin yang termasuk ke dalam program nasional imunisasi dasar lengkap milik pemerintah.

Menurut Menkes, pemberian vaksinasi dilakukan secara bertahap. 

"Ini dilakukan bertahap, tentu tidak mungkin sekaligus. Kami dapat data dari Bareskrim dan ke depan bisa bertambah lagi," jelas Nila.

BACA JUGA:

  1. Soal Vaksin Palsu, Orang Tua Tunggu Kepastian RS Harapan Bunda
  2. Agar Tak Terulang Lagi, Ini Solusi Kak Seto Soal Vaksin Palsu
  3. Kemenkes Bahas Sanksi Bagi 14 RS Pengguna Vaksin Palsu
  4. 14 RS Penerima Vaksin Palsu Tersebar di Jabotabek
  5. 197 Balita Diduga Jadi Korban Vaksin Palsu Bidan ME
#Kemenkes #Nila F Moeloek #Presiden Jokowi #Vaksin Palsu
Bagikan
Ditulis Oleh

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak

Berita Terkait

Berita Foto
Raker Menkes Budi Gunadi dengan Komisi IX DPR Bahas Program Kesehatan Prioritas Nasional
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin saat rapat kerja (raker) dengan Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (19/1/2026).
Didik Setiawan - Senin, 19 Januari 2026
Raker Menkes Budi Gunadi dengan Komisi IX DPR Bahas Program Kesehatan Prioritas Nasional
Indonesia
Pemerintah Terbitkan 156 Izin Prodi Spesialis Kedokteran Baru
Langkah strategis ini dilakukan dalam memperkuat layanan kesehatan nasional.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Januari 2026
Pemerintah Terbitkan 156 Izin Prodi Spesialis Kedokteran Baru
Indonesia
Varian Super Flu Mengintai Anak dan Lansia, Pemerintah Diminta Siapkan Puskesmas, Bukan Narasi
Politisi PDI-Perjuangan ini juga menyoroti aspek anggaran
Angga Yudha Pratama - Kamis, 08 Januari 2026
Varian Super Flu Mengintai Anak dan Lansia, Pemerintah Diminta Siapkan Puskesmas, Bukan Narasi
Indonesia
62 Kasus Superflu Terdeteksi di Wilayah Indonesia, Peningkatan Terjadi Saat Peralihan Musim
Kasus flu selama dua bulan terakhir juga sudah turun dan peningkatan hanya terjadi di awal peralihan musim kemarau ke musim hujan, begitu pula sebaliknya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 08 Januari 2026
62 Kasus Superflu Terdeteksi di Wilayah Indonesia, Peningkatan Terjadi Saat Peralihan Musim
Indonesia
Superflu Mulai Terdeteksi, Dinkes DKI Minta Kenakan Masker Jika Sakit
Kemenkes mencatat 62 kasus influenza A (H3N2) subclade K tersebar di delapan provinsi, dengan jumlah terbanyak di Jawa Timur, Kalimantan Selatan, dan Jawa Barat.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 04 Januari 2026
Superflu Mulai Terdeteksi, Dinkes DKI Minta Kenakan Masker Jika Sakit
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Antisipasi Ancaman Super Flu, Dorong Kemenkes Terbitkan Vaksin Pencegah
Dikhawatirkan, penyakit ini berdampak pada beban layanan kesehatan.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Januari 2026
DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Antisipasi Ancaman Super Flu, Dorong Kemenkes Terbitkan Vaksin Pencegah
Indonesia
Waspada Super Flu, 62 Kasus Terkonfirmasi di Indonesia Terbanyak di Jawa Timur
Subclade K telah terdeteksi di Indonesia sejak Agustus 2025 melalui sistem surveilans sentinel ILI-SARI di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Januari 2026
Waspada Super Flu, 62 Kasus Terkonfirmasi di Indonesia Terbanyak di Jawa Timur
Indonesia
Super Flu Masuk ke Indonesia, Kemenkes Imbau Kenali Gejala dan Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia menjadi salah satu negara yang terpapar jenis virus ini.
Dwi Astarini - Kamis, 01 Januari 2026
Super Flu Masuk ke Indonesia, Kemenkes Imbau Kenali Gejala dan Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
RS Akhirnya Beroperasi setelah Banjir, DPR Ingatkan Optimalkan Layanan
Kementerian Kesehatan diminta memastikan seluruh aspek layanan benar-benar siap dan optimal.
Dwi Astarini - Selasa, 16 Desember 2025
RS Akhirnya Beroperasi setelah Banjir, DPR Ingatkan Optimalkan Layanan
Indonesia
Etomidate Resmi Masuk Narkotika Golongan II, Penyalahgunaan Bisa Dijerat UU Narkotika
Pemerintah menetapkan etomidate sebagai narkotika golongan II melalui Permenkes 15/2025. Penyalahgunaan dapat dijerat UU Narkotika dan memperoleh rehabilitasi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 Desember 2025
Etomidate Resmi Masuk Narkotika Golongan II, Penyalahgunaan Bisa Dijerat UU Narkotika
Bagikan