Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus memastikan seluruh Warga Negara Indonesia (WNI) di Thailand dan Kamboja dalam kondisi aman.
"Sejauh ini aman, tidak ada masalah. Karena deputi politik luar negeri kita tetap monitor," ujar Lodewijk, Jumat (25/7).
Menurut Lodewijk, tidak ada WNI yang berada di lokasi konflik karena wilayah pertempuran berada di area perbatasan hutan yang jauh dari permukiman maupun pusat kota. Meski demikian, Kementerian Luar Negeri melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh terus memantau potensi WNI yang terjebak.
Duta Besar RI untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, telah menerima konfirmasi langsung dari Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, bahwa tidak ada WNI yang menjadi korban konflik. Menlu Kamboja memang melaporkan adanya korban dari pihak Kamboja, namun menegaskan bahwa tidak ada warga negara asing yang terdampak.
Baca juga:
Sudah Tidak Ada Saling Serang Tapi Thailand dan Kamboja Masih Tegang
KBRI Phnom Penh mencatat adanya WNI yang menetap dan bekerja di O'Smach, ibu kota Provinsi Oddar Meanchey, berdasarkan laporan via hotline. Namun, jumlah pastinya belum diketahui. Sementara itu, tidak ada data WNI di Provinsi Preah Vihear. Kedua provinsi ini berjarak lebih dari 6 jam perjalanan darat dari Phnom Penh.
Dalam pertemuan dengan korps diplomatik, Menlu Kamboja Prak Sokhonn menjelaskan kronologi konflik yang memanas sejak bentrok senjata 28 Mei yang menewaskan tentara Kamboja. Ia juga menegaskan komitmen Kamboja untuk mencari solusi damai berdasarkan hukum internasional.
Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, telah mengirim surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB dan PM Malaysia Anwar Ibrahim (selaku Ketua ASEAN) untuk mendorong gencatan senjata.
Baca juga:
Thailand dan Kamboja di Ambang Perang, Kemenlu RI Pantau Keberadaan WNI agar tak Jadi Korban
Menlu Kamboja juga mengimbau warga lokal dan asing untuk tidak bepergian ke daerah sekitar zona konflik di Provinsi Oddar Meanchey dan Preah Vihear.
“Menlu Kamboja menjelaskan bahwa Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Manet, telah melayangkan surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB agar dilakukan pembahasan mengenai konflik yang berkembang dengan tujuan untuk mendorong kesepakatan gencatan senjata,” tulis pernyataan KBRI Phnom Penh.
