Noer Ardiansjah
MerahPutih.com - Peneliti Senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Syamsuddin Haris menilai, untuk mengelola pluralisme dan keberagaman bukan semata agenda pemerintah, tetapi juga menjadi tugas kita bersama sebagai warga bangsa.
"Kalau Anda tanyakan, bagaimana pemerintahan kita saat ini mengelola keberagaman, saya pikir harus ditingkatkan ke depan. Sejauh ini, pemerintah sudah kondusif walaupun mungkin ketegasan dalam penegakkan hukum mesti ditingkatkan," kata Haris usai Dialog Kebangsaan di Auditorium Utama LIPI, Jakarta Selatan, Selasa (15/8).
Menurut Haris, penegakkan hukum menjadi kunci penting dalam keberhasilan roda pemerintahan. Sebab, menurut dia, demokrasi tanpa hukum akan menimbulkan situasi yang anarkis.
"Akan muncul kelompok dominan atas nama agama maupun etnis, itu bisa menghancurkan kehidupan kebangsaan kita. Untuk menghindari itu, kata kuncinya pada penegakan hukum," kata dosen Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional (UNAS) ini.
Karena itu, ia pun menyarankan agar pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla konsisten dalam menegakkan supremasi hukum.
"Supaya tidak ada peluang penyalahgunaannya oleh berbagai kelompok yang memanfaatkan kebebasan berpendapat untuk meruntuhkan NKRI atau katakanlah mengganti ideologi negara dengan ideologi keagamaan yang lain," tandasnya. (Pon)
Baca berita terkait Prof Syamsuddin lainnya di: Ulama Yang Ingin Ubah Pancasila Tak Layak Tinggal Di Bumi Indonesia
