Indonesia Diminta Tegas Terhadap Amerika Serikat Terkait Yerusalem

Andika PratamaAndika Pratama - Minggu, 10 Desember 2017
Indonesia Diminta Tegas Terhadap Amerika Serikat Terkait Yerusalem

Suasana di Dome of the Rock dan Kota Lama Yerusalem pada 4 December 2017. - REUTERS/Ronen Zvulun

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) meminta Indonesia tegas terhadap kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang secara resmi mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Kebijakan itu tidak hanya melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB tetapi juga memicu ketegangan, dan mengancam masa depan perdamaian di jalur Gaza dan Timur Tengah," ujar Ketua KNPI Muhammad Rifai Darus, di Jakarta, Sabtu (9/12)

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah memberi perintah untuk memindahkan konsulat Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem. Dalam Resolusi 478 yang dibuat oleh DK PBB dan didukung pemerintah Amerika saat itu secara tegas dinyatakan bahwa "Israel dilarang membuat undang-undang yang menyatakan perubahan status Yerusalem.

Perubahan status itu dianggap sebagai pelanggaran hukum internasional. Semua negara yang membuat perwakilan diplomatik di Yerusalem diminta agar menutupnya. Darus menjelaskan berkaca pada resolusi tersebut, Amerika Serikat tidak lagi bisa dinilai netral dan telah nyata berpihak kepada Israel.

Oleh karena itu, KNPI meminta Pemerintah Indonesia harus meminta klarifikasi konsulat Amerika Serikat di Indonesia terkait kebijakan politik luar negerinya yang mengancam stabilitas politik di Timur Tengah dan masa depan perdamaian Israel-Palestina.
"
Pemerintah Indonesia harus melakukan kebijakan politik luar negeri bebas-aktif dengan mendukung DK PBB untuk bertindak dan merespon kebijakan Amerika Serikat yang secara jelas memicu konflik Timur Tengah," sambung Rifai.

Selanjutnya, KNPI meminta KNPI menggalang dukungan di Asia, maupun negara-negara di kawasan Timur Tengah untuk mendesak pemerintah Amerika Serikat mengoreksi kebijakan politik luar negerinya yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu kota Israel.

"Bila diperlukan pemerintah Indonesia dapat memberi tekanan politik kepada Amerika Serikat untuk mengoreksi kebijakan politiknya yang mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel. Semisal, memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika atau menutup sementara produksi PT Freeport di Indonesia," paparnya seperti dilansir Antara.

Penyataan tersebut, kata Darus, mengingat Indonesia-Palestina memiliki riwayat kesejarahan cukup panjang dan mempertimbangkan masa depan perdamaian Israel-Palestina dan kawasan Timur Tengah.

"Semoga perjuangan mewujudkan perdamaian di kawasan Timur Tengah dapat segera terlaksana dan Presiden Trump dapat mengoreksi kembali kebijakan politik luar negerinya yang mengancam stabilitas politik Timur Tengah dan marwah kota Yerusalem dapat dikembalikan sebagai kota suci tiga agama, yaitu Kristen, Yahudi dan Islam," harap dia.

Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Bagikan