Ichsanuddin Noorsy: Siapa Bilang Golput itu Haram?

MerahPutih Peristiwa - Dalam safari Jumatan, cendikiawan muslim Ichsanuddin Noorsy, membolehkan masyarakat untuk memilih siapa saja dalam pemilukada 2017. Termasuk pilihan tidak memilih siapa saja juga merupakan sebuah pilihan. Hal tersebut diungkapkan Noorsy dalam ceramahnya di masjid Al-Alam Marunda, Jumat (13/11)

"Bagaimana mungkin ulama menyatakan bahwa sikap golput itu haram,? Coba lihat surat Al-maidah 48,49,51. Kalau sistemnya tidak benar, kalau pemimpinnya tidak benar, maka kita tidak berhak mengambil tanggung jawab itu," ujarnya.

Noorsy juga mengecam pernyataan Ustad Maulana yang dalam ceramahnya menganalogikan pemimpin sama dengan pilot. Yang menyatakan jika kita naik pesawat apakah kita akan menanyakan pilotnya beragama apa.

"Bagamana kita mau bicara hablum minalloh, hablum minannas, dan atiullah, waatiurrosul, wa ulilamri minkum? Jika sistemnya, pemimpinnya dengan analogi pilot tadi akhirnya melokalisasi PSK, melegalkan minuman keras, apakah bapak-bapak tahu, di Amerika, untuk mengobati seseorang dari kecanduan alkohol itu butuh terapi dengan biaya yang sangat mahal," ujar Noorsy.

Noorsy berharap, masyarakat bisa mengembalikan fungsi masjid sebagaimana mestinya, dimana Masjid merupakan media untuk bersoasialisasi, mencerdaskan ummat dan berbicara politik, disamping fungsi lainnya sebagai tempat beribadah.

Ichsanuddin Noorsy berdialog dengan jemaah salat Jumat di Marunda, Jakarta Utara. (Foto:MP/Aka)

Ichsanuddin Noorsy juga berdialog dengan warga kampung Nelayan di Marunda yang penghasilan sehari-harinya mencari ikan di teluk Jakarta. Mereka meminta masukan dan saran kepada tokoh betawi ini, bagaimana menyikapi dan langkah apa yang harus dilakukan warga. Terkait megaproyek reklamasi pantai yang akan menenggelemkan beberapa pulau, yang juga berimbas tengelamnya masa depan mereka beserta seluruh keturunannya.

"Kami saat ini sudah menggalang para nelayan dan warga yang tinggal diteluk Jakarta ini, dan kemarin sudah melayangkan gugatan ke PTUN. Karena kami sangat dirugikan atas proyek reklamasi ini," ujar Muhammad Tahir ketua DPW Kelompok Nelayan Tradisional Indonesia KNTI. Jumat (13/11).

Noorsy pun memberikan saran yang menjadi solusi untuk memenuhi rasa keadilan warga yang terdampak langsung mega proyek reklamasi pantai tersebut.

"Yang harus dilakukan berikutnya adalah bukan sekedar menggugat ke PTUN. Naikin berikutnya adalah tuntutan ganti rugi, dan itu jangan bercanda. Tuntutan ganti rugi kehilangan pendapatan untuk sekian generasi, karena yang saya lihat dalam diskusi dengan LBH Jakarta itu, arahnya cuma membatalkan Pergub. Kalau kita mau bicara lebih dalam lagi, jangan sekedar pergubnya yang dipersoalkan. Tapi juga potensi kehilangan pendapatan bagi para nelayan," ujar Noorsy.(aka)

Baca Juga:

Ichsanuddin Noorsy: Kabut Asap Tanggung Jawab Pemerintah

Ichsanuddin Noorsy: Pemerintah Jangan Hanya Menyalahkan Korporasi

Ikuti Jejak Ahok, Pendukung Ichsanuddin Noorsy Kumpulkan KTP

Ulama Jakarta Dukung Ichsanuddin Noorsy

Dukungan terhadap Ichsanuddin Noorsy Mengalir Deras