Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak seluruh gugatan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas keputusan pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut oleh pemerintah, Juli 2017. Sehingga, HTI tetap dibubarkan sesuai Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
Pengamat politik Universitas Al-Alzhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai searusnya HTI menghormati keputusan hakim. karena, masih ada upaya hukum lain yang bisa ditempuh HTI untuk memperjuangkan eksistensinya sebagai ormas yakni Banding dan Kasasi.
"Apapun keputusan hakim harus kita hormati. Yang jelas masih ada upaya hukum lain yang pertama banding dan kedua kasasi. Artinya HTI masih berjuang dalam dua tahap berikutnya dalam konteks hukum," kata Ujang kepada Merahputih.com, Selasa (8/5).
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini menilai, pemerintahan Joko Widodo telah menunjukan konsistensinya dalam menghadapi ormas yang bertentangan dengan ideologi negara. Yaitu ingin mendirikan khilafah dan ingin mengganti Pancasila. "Negara memang sangat keras dalam hal ini kepada HTI," ujarnya.
Jika dalam upaya hukum berikutnya Mahkamah Agung menolak gugatan HTI, maka hal itu akan semakin menguatkan bahwa pemerintahan Jokowi tidak berkenan dengan adanya HTI.
"Karena ini atas nama negara kan membubarkannya. Negara tidak mentolerir Hizbut Tahrir Indonesia. Otomatis HTI akan jadi organisasi terlarang. Itu hak negara, tapi memang harus dilakukan secara konstitusional," ujarnya.
Meski demikian, kader-kader HTI merupakan warga negara yang lahir, besar dan tumbuh di Indonesia. Untuk itu pemerintah tidak melakukan diskriminasi terhadap eks kader HTI.
Pemerintah diminta mencari jalan keluar yang merugikan kedua belah pihak. Sehingga memperlakukan warga negara dengan cara yang sama
Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno berharap ditolaknya gugatan HTI dapat melahirkan kesadaran kolektif untuk terus menjaga ideologi Pancasila.
"Semoga melahirkan kesadaran kolektif untuk terus menjaga ideologi negara-bangsa," kata Hendrawan.
Selain itu, ditolaknya gugatan HTI juga merupakan penguatan terhadap tekad untuk merevitalisasi dan mengimplementasilan ideologi Pancasila. Di Indonesia, yang berlandaskan Pancasila, tidak ada ruang untuk petualang ideologi di luar Pancasila.
Untuk itu, dia meminta Kementerian Dalam Negeri untuk lebih teliti melakukan pengawasan terhadap ormas-ormas. "Tugas Kemendagri untuk meneliti," imbuhnya.
Kedepan, jika ditemukan adanya ormas pengusung ideologi yang tidak sesuai dengan Pancasila, Kemendagri harus segera menindaknya dengan tegas. "Bila benar ada ormas pengimpor ideologi lain, dan membangun kekuatan di masyarakat maka harus ditertibkan dengan tegas," tukasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyayangkan putusan PTUN Jakarta yang menolak permohonan HTI untuk mencabut pembubaran mereka oleh Kementerian Hukum dan HAM.
"Jadi kami tentu sangat sayangkan apa yang menjadi keputusan ini karena hak untuk berserikat atau untuk berorganisasi itu adalah hak yang dijamin oleh konstitusi," kata Fadli.
Terlebih, UUD 1945 dalam Pasal 28 menjamin kebebasan warga negara untuk berserikat dan berpendapat. Putusan pengadilan yang memenangkan pemerintah telah memberangus hak warga negara untuk berserikat dan berpendapat.
Wakil Ketua DPR ini menambahkan, HTI juga telah menyatakan mendukung Pancasila sehingga tak perlu dicabut status badan hukumnya.
Bahkan, nenurut Fadli, HTI tak pernah melakukan kekerasan sehingga tak ada alasan bagi pemerintah membubarkannya. "Harusnya kita menjunjung demokrasi kita itu meskipun dengan perbedaan-perbedaan," tutur Fadli.
Ia pun mendukung upaya HTI mengajukan banding atas putusan PTUN yang menolak permohonan mereka.
Sebagai informasi, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menolak seluruh gugatan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) atas keputusan pembubaran organisasi kemasyarakatan (ormas) tersebut oleh pemerintah, Juli 2017 lalu.
Hal tersebut disampaikan Ketua Majelis Hakim Tri Cahya saat membacakan amar putusannya dalam sidang gugatan HTI di PTUN, Jakarta Timur, hari ini. "Mengadili untuk menolak seluruh gugatan dari penggugat," kata Ketua Hakim Tri Cahya.
Selain itu, hakim menolak seluruh eksepsi atau pembelaan dari HTI dalam pembubaran organisasi tersebut. Bahkan, hakim menyatakan HTI untuk membayar denda biaya perkara. "Eksepsi tidak terima seluruhnya. Menghukum penggugat bayar perkara Rp455 ribu," ucap Hakim Tri.
Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menilai HTI ingin mewujudkan konsep Khilafah di Indonesia. Selain itu, Majelis Halim berpandangan HTI sudah bertentangan dengan Pancasila, khususnya sila ketiga yakni Persatuan Indonesia.
"Penggugat bertentangan Pancasila khususnya sila ketiga," ungkap Hakim Tri. (Po
