Harga Kebutuhan Pokok Stabil Jelang Lebaran, Presiden Minta Dipertahankan

Beberapa hari menjelang Hari Raya Idul Fitri 2017 harga bahan pokok tetap stabil. Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada kementerian terkait serta pihak-pihak lain yang telah berupaya keras dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok menjelang Lebaran ini.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, karena kalau kita lihat harga kebutuhan pokok menjelang Lebaran pada tahun ini pada posisi yang sangat baik, stabil. Dan saya ingin memberikan apresiasi kepada menteri terkait, dengan pola yang sudah ada ini perlu dipertahankan dan disempurnakan lagi," ujar Presiden Jokowi saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang membahas tentang evaluasi harga bahan pokok dan persiapan jelang Lebaran di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (22/6). Sontak jajaran Kabinet Kerja menyambut dengan tepuk tangan riuh.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara juga memberikan kabar gembira kepada masyarakat terkait dengan ketetapan harga bahan bakar minyak (BBM). Setelah melakukan perhitungan kembali, harga BBM dan juga gas tidak mengalami kenaikan.

"Dari hitung-hitungan kalkulasi terakhir kemarin kita juga sudah memastikan bahwa pada bulan depan, bulan Juli, tidak ada kenaikan BBM. Karena sebetulnya kalkulasi kita kemarin kelihatannya BBM akan naik, tetapi setelah kita hitung kembali harga BBM bisa tidak kita naikkan," ucapnya.

Presiden Joko Widodo meminta jajarannya untuk memberikan perhatian penuh pada penanganan arus mudik Lebaran. Pemerintah tentu ingin memberikan pelayanan kepada para pemudik dengan sebaik-baiknya.

"Saya ingin agar penanganan arus mudik ini betul-betul terintegrasi antara Polri, TNI, Menteri Perhubungan, Kementerian PU, Menteri ESDM, dan Menteri BUMN. Kesampingkan ego sektoral masing-masing," ia menegaskan.

Kemudian, mengakhiri arahannya, mantan Gubernur DKI Jakarta ini tidak luput menyoroti keterlambatan pendistribusian beras sejahtera (Rastra) kepada masyarakat. Dengan tegas ia meminta jajaran terkait untuk segera menindaklanjuti hal tersebut.

"Karena keterlambatan pembagian Rastra ini berdampak pada hasil indikasi ekonomi yang telah disurvei oleh BPS. Kejadian ini kita harapkan tidak terjadi lagi," tutupnya.