Andika Pratama
MerahPutih.com - Mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eni Maulani Saragih berharap majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan vonis ringan dan mengabulkan justice collaboratore (JC) yang diajukannya.
"Harapannya saya bisa diberikan hukuman ringan dari tuntutan, terus perhomonan JC saya dikabulkan hakim. Itu saja, karena tuntutan itu saja, karena saya bukan pelaku utama," kata Eni sebelum menjalani sidang vonis di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Jumat (1/3).
Eni mengaku, keluarganya turut hadir ke persidangan untuk memberikan semangat dalam sidang vonis hari ini. Politisi Golkar ini berharap keluarganya dapat tabah dengan hukuman yang akan dijatuhkan majelis hakim.
"Ada keluarga hadir support saya, ada anak saya yang besar SMA datang juga. Bahkan keluarga saya kumpul, saya sampaikan waktu tuntutan mereka nangis kalau bisa jangan lagi, kalau bisa terima saja, anggap saja takdir yang harus jalani. Saya percaya mengimani takdir," ungkap Eni.
Sebelumnya, Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Eni Maulani Saragih delapan tahun penjara. Jaksa juga menuntut politisi Golkar ini membayar denda sebesar Rp300 juta subsidair empat bulan kurungan.
Jaksa meyakini Eni bersalah karena menerima uang suap sebesar Rp4,75 miliar dari pemegang saham Blackgold Natural Resources Limited, Johannes B. Kotjo terkait kesepakatan kontrak kerjasama proyek PLTU Riau-1. Selain itu, Eni juga diyakini telah menerima gratifikasi dari sejumlah pengusaha.
Adapun, hal-hal yang memberatkan dalam tuntutan Jaksa yakni, karena perbuatan Eni selaku anggota DPR tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Sedangkan yang meringankan, Eni dianggap sopan, belum pernah dihukum, sudah mengembalikan uang sebesar Rp4,5 miliar, kooperatif selama persidangan, dan telah mengakui perbuatannya. (Pon)
