Guncangan Politik akibat Dekrit Darurat Militer Picu Menjamurnya Film Dokumenter di Sinema Korea, Disebut Bikin Negara makin Terpecah

MERAHPUTIH.COM - PENGUMUMAN dekrit darurat militer oleh Presiden Yoon Suk-yeol pada Desember 2024 mengguncang Korea Selatan. Industri hiburan ikut terimbas. Di ranah perfilman, tren baru film dokumenter politik bermunculan. Bioskop ‘Negeri Ginseng’ belakangan diramaikan berbagai film dokumenter politik, termasuk film-film yang menyoroti Suk-yeol dan anggota DPR Lee Jun-seok dari Partai Reformasi. Fenomena ini dikhawatirkan berpotensi memperburuk iklim politik negara yang sudah sangat terpolarisasi.

Seperti dilansir The Korea Times, para ahli memperingatkan bahwa tren ini berisiko memperdalam perpecahan dengan mendorong loyalitas buta terhadap tokoh politik, sambil mendiskreditkan lawan-lawan politik. “Tren ini sangat memprihatinkan. Ini bukan tentang mengkritik tindakan para politisi ini, tetapi lebih kepada mereka yang menjadi 'politainer' (istilah yang menggabungkan politisi dan entertainer) untuk mencetak nama mereka di mata publik dan mengumpulkan pendukung,” kata Park Sang-byung, seorang komentator politik, dikutip The Korea Times, Selasa (11/2).

Film Himnaera, Daehanminguk, yang diterjemahkan secara langsung sebagai Cheer Up, Korea, yang akan tayang di bioskop pada 27 Februari, mengkaji sejarah modern dari perspektif konservatif, mulai dari Perang Korea 1950-1953 hingga deklarasi keadaan darurat militer oleh Suk-yeol pada 3 Desember 2024. Demikian disebut distributor film Kin Studio.

Poster dokumenter ini menampilkan gambar double exposure dari para pengunjuk rasa konservatif dan Suk-yeol, yang saat ini berada dalam penahanan di Pusat Penahanan Seoul. Ia ditahan atas berbagai tuduhan, termasuk memimpin pemberontakan. Film dokumenter ini jelas menunjukkan sikap pro-Suk-yeol.

Baca juga:

Ricuh, Polisi Seoul Tangkap 90 Pendukung Yoon Suk Yeol karena Terlibat Bentrokan Fisik dengan Aparat Keamanan

Sementara itu, sebuah film yang mendukung anggota DPR Jun-seok dijadwalkan tayang pada 13 Maret. Judul dokumenter ini, Junstone Year One, mengambil nama panggilan politisi berusia 39 tahun tersebut, Junstone. Film ini mengisahkan perjalanan Jun-seok mulai dari pemecatannya sebagai Ketua Partai Kekuasaan Rakyat yang berkuasa, hingga mendirikan Partai Reformasi dan memenangi kursi dalam pemilu umum tahun lalu.

Film ini mengumpulkan lebih dari 50 juta won (sekira Rp 575 juta) melalui situs crowdfunding Korea, Tumblbug. Jumlah itu melebihi target awal sebesar 35 juta won, menunjukkan dukungan kuat untuk politisi muda tersebut.

Selain tokoh politik saat ini, sebuah dokumenter lainnya sedang diproduksi tentang pemerintahan Presiden Kim Dae-jung pada periode 1998-2003. Menurut perusahaan produksi film Cinema 6411 dan Myung Films, dokumenter ini akan menggambarkan perjalanan mantan presiden tersebut dalam meraih kursi kepresidenan.

Seorang profesor politik di Universitas Pukyong National Cha Jae-kwon mengatakan, meskipun film-film tentang politisi ini dapat secara positif menaikkan tingkat popularitas terhadap politisi yang ditampilkan. Di lain sisi aspek negatifnya ialah film-film ini bisa menyebabkan politik yang memecah belah, bukan politik untuk persatuan.

Senada, Sang-byung mengungkapkan kekhawatiran bahwa produksi film semacam ini bisa mendorong fanatisme dan sektarianisme. “Apakah film-film ini direncanakan oleh politisi itu sendiri atau pendukung mereka? Fenomena ini tampaknya merupakan upaya para politisi untuk meningkatkan profil publik mereka,” ujarnya. Ia mengatakan, di masa lalu, politisi akan menerbitkan memoar atau otobiografi untuk menyampaikan pemikiran dan visi mereka. Namun, sekarang upaya ini dilakukan melalui media visual. “Ini langkah yang memprihatinkan yang dapat menyesatkan para pendukung,” imbuhnya.

Upaya-upaya semacam ini, yang berusaha menciptakan bias yang hanya mendukung politisi pilihan, menurut Jae-kwon, harus dikurangi dalam jangka panjang.

“Selama kebebasan berekspresi dijamin konstitusi, film-film ini harus dihormati. Produksi film yang mempromosikan perpecahan semacam ini pada akhirnya memerlukan upaya regulasi diri dari para politisi itu sendiri, serta pembentukan kesadaran sipil yang matang di kalangan warga negara, agar tren ini secara alami menghilang,” tutupnya.(dwi)

Baca juga:

Pendukung Yoon Suk Yeol Serang Media Sosial IU, Puas Presiden Korsel Ditahan?