Ikhsan Aryo Digdo
MerahPutih.com - Keputusan Alphabet, induk perusahaan Google, untuk mencabut larangan lama terkait penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) dalam pengembangan senjata dan alat pengawasan menuai kritik tajam dari kelompok hak asasi manusia.
Dalam pembaruan pedomannya, Alphabet menghapus bagian yang sebelumnya melarang penggunaan AI dalam aplikasi yang "berpotensi menimbulkan bahaya". Human Rights Watch menilai langkah ini berbahaya, terutama karena AI dapat memperumit pertanggungjawaban dalam keputusan militer yang berdampak pada kehidupan manusia.
“Bagi perusahaan pemimpin global untuk mengabaikan batasan yang sebelumnya ditetapkan sendiri menunjukkan pergeseran yang mengkhawatirkan. Ini terjadi di saat kita justru sangat membutuhkan kepemimpinan yang bertanggung jawab dalam AI,” ujar Anna Bacciarelli, peneliti senior AI di Human Rights Watch, kepada BBC, dikutip Rabu (5/2).
Ia juga menyoroti bahwa keputusan sepihak ini membuktikan bahwa pedoman sukarela tidak bisa menggantikan regulasi dan hukum yang mengikat.
Baca juga:
BI Koordinasi Dengan Google Sesuaikan Info Nilai Tukar, Posisi Bukan Rp 8.170,65 Per Dolar
Menanggapi kritik tersebut, Google membela langkahnya dalam sebuah blog, menyatakan bahwa AI seharusnya dikembangkan untuk mendukung keamanan nasional dengan kolaborasi antara bisnis dan pemerintah demokratis.
Blog yang ditulis oleh James Manyika (wakil presiden senior) dan Sir Demis Hassabis (pemimpin AI lab Google DeepMind) ini menegaskan bahwa prinsip AI yang dibuat Google pada 2018 perlu diperbarui seiring dengan perkembangan teknologi.
"Demokrasi harus memimpin dalam pengembangan AI, berlandaskan nilai-nilai inti seperti kebebasan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia," tulis Alphabet.
"Kami percaya bahwa perusahaan, pemerintah, dan organisasi yang berbagi nilai-nilai ini harus bekerja sama menciptakan AI yang melindungi masyarakat, mendorong pertumbuhan global, dan mendukung keamanan nasional."
Meski AI memiliki potensi luas dalam dunia militer, kekhawatiran terhadap penggunaannya, terutama dalam sistem senjata otonom, terus menjadi perdebatan sengit.
