Andreas Pranatalta
GOOGLE akan mencoba memblokir tindakan hukum massal senilai miliaran pound atas klaim yang secara diam-diam melacak aktivitas jutaan pengguna iPhone. Klaim ini dilakukan di sidang penting Mahkamah Agung, Rabu (28/4).
Mengutip laman Standard, grup kampanye Google You Owe Us, ingin mengajukan ‘tindakan perwakilan’ terhadap raksasa teknologi AS itu atas nama 4,4 juta orang di Inggris dan Wales. Pengacara Google mengatakan tidak ada indikasi bahwa solusi tersebut mengakibatkan pengungkapan informasi apa pun kepada pihak ketiga.
“Kasus ini tentang akuntansi untuk salah satu perusahaan paling kuat di dunia. Kami mengatakan Google secara ilegal menyalahgunakan data jutaan pengguna di iPhone di Inggris pada 2011 sampai 2012,” kata Lloyd, pemimpin kampanye Google You Owe Us.
Mereka berpendapat bahwa penggugat perlu menunjukkan bukti kerugian untuk dilanjutkan. Beberapa podcaster lain menghadapi reaksi balik atas komentar yang ia buat untuk mencegah kaum muda mendapatkan suntik COVID-19.
Baca juga:
Joe Rogan yang memiliki jutaan pendengar di Spotify dan YouTube telah memberikan platform kepada ahli teori konspirasi COVID-19 di masa lalu. Teori ini bertentangan dengan saran dari pihak medis secara resmi.
Menurut keputusan yang diluncurkan pada 2019 saat Apple meluncurkan Safari pertama kalinya, mereka memblokir cookie pihak ketiga yang digunakan untuk melacak pengguna internet di seluruh web saat menelusuri lewat ponsel.
Google juga dapat merancang cara untuk menghindari larangan ini yang memungkinkannya mengumpulkan data tentang ras, kesehatan fisik dan mental, preferensi politik, jenis kelamin, kelas sosial, kebiasaan keuangan, belanja, dan lokasi.
Baca juga:
Netflix di Safari macOS Big Sur Menunjang Tampilan Video 4K dan Dolby Vision
“Setelah aspek teknisnya dilucuti, efeknya memungkinkan Google untuk menyetel cookie iklan DoubleClick di perangkat tanpa sepengetahuan atau persetujuan pengguna,” bunyi keputusan itu.
Pada 2012, Google mendapatkan denda sebesar US$22,5 juta atau sekitar Rp324 miliar dari Komisi Perdagangan Federal AS untuk pengumpulan data. Satu tahun setelahnya setuju untuk membayar US$17 juta atau sekitar Rp245 miliar untuk menyelesaikan tindakan konsumen di 37 negara bagian. (and)
Baca juga:
