Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menggugat Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN).
Gugatan tersebut dilayangkan terkait dengan Kebijakan Menteri yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 039/BU/02/2018, tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengalihan Tugas Anggota-anggota Direksi Pertamina.
"Dalam keputusan tersebut telah terjadi beberapa perubahan nomenklatur di antaranya perubahan Direktur Pemasaran menjadi Direktur Pemasaran Ritel. Selain itu, menetapkan penambahan nomenklatur Direktur Pemasaran Korporat dan Direktur Logistik, Supply Chain dan Infrastruktur. Serta, meniadakan Direktur Gas," kata Presiden FSPPB Noviandri melalui keterangan persnya, Kamis (1/3).
Akibat keputusan itu, kata Noviandri, menimbulkan sejumlah permasalahan dalam tubuh organisasi dan jajaran direksi Pertamina dan diduga dengan adanya keputusan tersebut telah melanggar asas manfaat, efisiensi, dan transparansi.
"Menimbulkan ketidakpastian hukum, selain itu juga akan terjadi inefesiensi karena pimpinan depot harus berkoordinasi dengan 3 (tiga) direktorat untuk distribusi atau delivery produk tentunya hal tersebut juga akan berdampak pada terjadinya penambahan biaya over head dan gaji US$ 1,2 juta/thn untuk tiap direktorat baru," ucapnya.
Apalagi, lanjut dia, peniadaan Direktorat Gas bertolakbelakang dengan aspek pengelolaan Blok Mahakam yang yang menghasilkan 60 persen gas.
Untuk itu, FSPPB mengajukan gugatan terhadap keputusan Menteri BUMN tersebut dan meminta untuk dibatalkan.
"Alasan pembatalan dikarenakan SK Menteri BUMN telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) terutama asas manfaat, efisisensi, dan transparasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan," terangnya.
Selain itu, Menteri BUMN juga diduga melanggar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. (Fdi)
Baca juga berita lainnya dalam artikel: Pemerintah Dorong Sinergi BUMN Perbanyak Penggunaan Muatan Lokal di Industri Kereta Api
