Fraksi PDIP Minta Pemprov DKI Bijak Dalam Hal Penggusuran

MerahPutih Nasional- Partai pendukung pemerintah berlambang banteng moncong putih meminta agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih bijak untuk menggusur bangunan rumah warga di bantaran kali.

Wakil Sekertaris Fraksi PDIP, Dwi Rio Sambodo mengatakan, Fraksi PDIP menilai kinerja pemerintah DKI Jakarta sejauh ini berjalan dengan baik dalam menciptakan 'Jakarta Baru' dengan sejumlah program kerja di berbagai bidang. Namun, PDIP menilai perlu ada kebijakan khusus terutama dalam melaksanakan penggusuran dan penertiban di bantaran kali sebagai wujud program normalisasi dan pengerjaan jalan Inspeksi.

"Sosialisi kedua kebijakan itu harus maksimal dan masnyarakat mengetahui informasi dengan jelas lokasi relokasi atau bentuk penggantian sesuai dengan aturan yang ada," kata Dwi Rio Sambodo di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (29/12).

Anggota Komisi A DPRD DKI itu mencontohkan, kebijakan pergantian terhadap pembebasan lahan terjadi saat pemerintah mengambill sejumlah lahan milil warga yang bersertifikat resmi untuk kepentingan publik.

Dala hal tersebut, pemerintah kata Dwi wajib mengganti lahan tersebut dengan harga yang sudah ditentukan oleh aturan Nilai Jual objek Pajak (NJOP). Masalahnya, perbedaan harga yang ditawarkan Pemerintah selalu berbeda dengan yang diingkan masyarakat dan kerap menjadi jalan buntu. Pemerintah tidak bisa membayar lahan yang akan diambil dengan harga diatas NJOP. Sementara, masyarakat sebagian besar menolaj dengan standar harga tersebut.

"Persoalan ini harus segera diatasi dengan peraturan baru dalam bentuk peraturan daerah yang mengatur secara detail proses pembebeasan lahan sampai pergantiannya," tegasnya. (MP/BMS)