Fahmi Ridha Sebut Ada Aturan Yang Melindungi Mafia Migas

MerahPutih Nasional - Pemberantasan mafia Migas kini menjadi isu yang mengemuka seiring dengan mulai bekerjanya kabinet baru dibawah pemerintahan Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla. Bahkan Menteri ESDM Sudirman Said telah membentuk Tim Reformasi Tatakelola Migas dan diketuai Ekonom Faisal Basri.

Tim yang kemudian lebih dikenal dengan nama Tim Anti Mafia Migas ini mempunyai empat tugas, yakni mengkaji semua proses perizinan, merekomendasi tata ulang kelembagaan, mempercepat revisi Undang-Undang Migas, serta merevisi seluruh proses bisnis terkait dengan migas. Pembentukan Tim Anti Mafia Migas ini tidak terlepas dari carut-marutnya pengelolaan Migas selama ini yang disinyalir adanya permainan tingkat tinggi oleh para Mafia Migas. Mafia migas adalah para pemburu rente yang memiliki kedekatan dengan pejabat tinggi. Dalam mengambil keputusan, pemanfaatan kedekatan ini akan berdampak pada inefisiensi dan ekonomi biaya tinggi.

Anggota Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Fahmi Radhi mengatakan, ada suatu aturan yang melindungi mafia Migas untuk tetap melancarkan aksi kejahatannya, baik di dalam maupun di luar perusahaan Petral.

"Tadi saya memberikan contoh, ada satu aturan misalnya ada Kepres yang mengatur atau memutuskan bahwa hanya Petral yang bisa mengimpor BBM ke Indonesia," kata Fahmi, di Jakarta, Sabtu (13/12).

Menurut Fahmi, sebenarnya bukan hanya Petral yang menjadi anak perusahaan Pertamina. Namun, kata Fahmi, kenapa anak perusahaan Pertamina lainnya tidak diberikan kesempatan yang sama, seperti halnya Petral dalam mengimpor BBM tersebut. Andaikan anak perusahan Pertamina lainnya diberikan kesempatan, lanjut Fahmi, perusahaan pengimpor BBM tersebut bisa saling mengecek harga.

"Apakah kemahalan atau tidak. Padahal bisa saling cek satu sama lain andai diberikan kesempatan yang sama," katanya.

Menurut dia, apakah aturan impor BBM yang dilakukan Petral selama ini akan menjadi pintu masuk untuk memberantas mafia migas, ya bisa juga. Jika aturan itu untuk melindungi sepak terjang mafia Migas, maka kata dia, timnya harus merubah aturan itu. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa aturan tentang impor migas poin utamanya adalah bahwa hanya Petral satu-satunya perusahaan yang bisa melakukan impor BBM.

"Dan juga ada aturan yang mengatur bahwa Petral harus membeli minyak dari nasional oil company," kata Fahmi yang juga Peneliti pusat studi energi (PSE) dan Alumnus Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta ini