Luhung Sapto
MerahPutih Olahraga - Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) berjanji tidak akan ada tindakan KKN dalam menyelenggarakan pembangunan sarana dan prasarana keolahragaan ataupun kepemudaan. Hal itu diungkapkan Plt. Sesmenpora Sakhyan Asmara.
Menurutnya, Kemenpora berkomitmen kuat agar seluruh pengunaan keuangan dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasaran olahraga dan kepemudaan itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
"Ini berangkat dari satu tekad yang kuat dari Kemenpora bahwa seluruh pejabat esselon 1 dan 2 di kantor Kemenpora telah menandatangani Pakta Integritas. Maka tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Eselon 1 dan 2 adalah mewujudkan reformasi birokrasi serta melaksanakan akuntabiltas penyelenggaraan dengan sebaik-baiknya," ujar Sakhyan dalam jumpa wartawan di Kantor Kemenpora, Jakarta, Rabu (7/9).
"Dalam fakta integritas itu berisi, pertama. Tidak akan melakukan praktek KKN, kedua melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses lelang ini. Ketiga, dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini," jelasnya.
Lebih lanjut ia menambahkan poin keempat berisi, apabila pihaknya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam fakta Integritas tersebut, dirinya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Oleh sebab itu masyarakat sudah tidak perlu lagi ragu pada Kemenpora dalam pengunaan keuangan untuk pembangunan sarana dan prasana keolahragaan dan kepemudaan. Karena, kami sudah memelaksanakan optimalisasi peran pengawasan internal baik dari dalam yaitu Inspektorat Kemenpora. Setiap melaksanakan pekerjaan akan didampingi oleh auditor yang ada di Inspektorat,” terangnya.
Ia juga menjelaskan, bahwa pihaknya juga meminta pengawasan dari pemerintah yaitu BPKP. Hal itu dijelaskannya, untuk melakukan supervisi.
"Kami juga akan mengirim surat ke Kejaksaan Agung untuk turut serta melakukan supervisi terhadap seluruh pekerjaan yang ada di Kemenpora. Dan pada akhirnya nanti apabila ada pemeriksaan dari BPK kami berharap tidak ditemukan penyimpangan-penyimpangan," pungkasnya.
BACA JUGA:
- Pesan Ahok kepada Kontingen DKI Jakarta: "Man Jadda Wajada"
- Pembukaan dan Penutupan PON 2016 Telan Rp90 Miliar
- Kisah Rama Shinta Jadi Tema Musikal Tim Drum Band Banten di PON 2016
- Persiapan Venue PON 2016 Sudah 97 Persen
- Kualifikasi Sepak Bola PON Jabar Digelar di Lima Wilayah
