Thomas Kukuh
MerahPutih.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir meluncurkan Project Management Office (PMO) Kopi Nusantara di pergudangan kopi Jl. Ir. Sutami, Bandarlampung, Minggu (30/1) siang. Tujuan dibentuknya PMO Kopi Nusantara itu adalah untuk mendorong kemajuan ekosistem industri kopi Tanah Air.
Tak hanya itu, orang nomor satu di kementerian BUMN tersebut juga melepas ekspor kopi perdana PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) tahun 2022. Erick Thohir lebih dulu menyempatkan diri meninjau kopi yang akan diekspor ke Mesir itu.
Dalam kesempatan tersebut Erick berdialog bersama Direktur PPI Nina Sulistyowati; Direktur Utama ID Food Arief Prasetyo Adi; Ketua PMO Kopi Nusantara Dwi Sutoro; Wali Kota Bandarlampung Eva Dwiana. Hadir juga secara virtual Duta Besar Indonesia untuk Mesir Lutfi Rauf.
Direktur PPI Nina Sulistyowati mengatakan, sebagai tahap awal pihaknya akan memberangkatkan enam kontainer kopi untuk diekspor ke Mesir hari ini. Kopi tersebut merupakan hasil kerja petani di Lampung maupun di daerah Sumatera lainnya. Misalnya Jambi, Bengkulu, dan Sumatra Selatan.
“Selain ekspor 6 kontainer yang diberangkatkan ke Mesir, setahun ini kami pun telah ada rencana kerjasama untuk melanjutkan ekspor ini,” ucap Nina.
Duta Besar Indonesia untuk Mesir Lutfi Rauf mengatakan, antusias masyarakat Mesir terkait kopi Indonesia terbilang tinggi. Karenanya, peluang ekspor ke Mesir pun sangatlah besar. Itu terlihat dari periode Januari-November 2021 produk kopi mengalami peningkatan 58 persen dibanding tahun sebelumnya, yang senilai USD 50,20 juta, tahun 2021 hampir USD 80,20 juta.
“Tantangan ke depan, ayo tetap jaga kualitas kopi, harga bisa bersing dengan negara lain. Lalu promosikan kopi yang mulai digemari warga Mesir. Pesaing kita Vietnam, Brazil, dan Kolombia,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Ketua PMO Kopi Nusantara Dwi Sutoro berpesan, Indonesia harus berdaulat, terutama untuk memenuhi kebutuhan pengan. Menurutnya, Indonesia merupakan negara agraris, maka kebutuhan pangan harus dipenuhi dari Indonesia sendiri.
“PMO berkomitmen untuk meningkatkan industri kopi tanah air. Sebab, 96 persen produksi kopi adalah dari kopi rakyat. Apapun yang dilakukan berdampak terhadap ke sejahteraan petani rakyat,” kata Dwi.
PMO sendiri, lanjut Dwi, memiliki tiga tujuan. Memberikan ekosistem suplai industri kopi; meningkatkan kesejahteraan petani dengan cara pendampingan; dan membangun digital platform sentral kopi. “Di tahun ini ada enam projek di tiga tempat, yaitu Lampung, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara,” tuturnya.
Pada kesempatan itu turut hadir Ketua SCAI Daryanto yang diminta menjadi Wakil Ketua II dalam tim PMO. “Asosiasi siap mendukung ekosistem PMO dan menjadi jembatan dengan perusahaan swasta dan eksportir,” tegas Daryanto.
Sementara, dalam dialog Erick Thohir menerangkan, pembentukan PMO Kopi Nusantara merupakan salah satu bentuk keberpihakan BUMN terhadap para petani kopi.
Dengan begitu, kata dia, para petani kopi kini dapat bergabung dalam program makmur yang menyediakan beragam dukungan dalam bentuk pembiayaan, pendampingan, jaminan asuransi, hingga akses pasar. Tak hanya melibatkan sejumlah BUMN dari hulu ke hilir, Erick juga mengajak pihak swasta untuk ikut terlibat dalam pengembangan kopi Nusantara.
Menurutnya, dalam membangun ekosistem tidak mungkin terjadi jika dilakukan dengan ego masing-masing. Ekosistem akan terjadi jika diletakan ke tengah setiap kepentingan. Itu sesuai dengan sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, yang bermakna terkait kesejahteraan untuk semua.
“Tidak mungkin ekonomi tumbuh kalau tidak rutin. Tidak mungkin menciptakan keseimbangan ekonomi jika yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin. Ekosistem akan berhasil jika ada yang sejahtera,” terangnya.
Dia menegaskan, mengapa BUMN sangat melirik sektor kopi, itu lantaran 96 persen produksi kopi berasal dari petani. “Tidak mungkin juga BUMN berhasil jika tidak mendapat dukungan pemerintah daerah, asosiasi, kementerian lain, dan pihak terkait lainnya,” ucapnya.
“Kita harus sama-sama rajut ekosistem Indonesia untuk kesejahtraan semua, bukan menyasar untuk sebagian kelompok, kalau gitu tidak harmonis,” tuturnya. (*)
