Empat ‘Korban’ TWK Daftar Capim KPK

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 15 Juli 2024
Empat ‘Korban’ TWK Daftar Capim KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - EMPAT mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang disingkirkan lewat penilaian tes wawasan kebangsaaan (TWK) mendaftarkan diri menjadi calon pemimpin (capim) KPK periode 2024-2029.

Keempat anggota Indonesia Memanggil (IM57+) Institute itu, yakni Harry Muryanto, Giri Suprapdiono, Hotman Tambunan, dan Arien Marttanti Koesniar. Mereka kini menjadi ASN di Polri dan bekerja di bagian Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Korupsi.

“Empat anggota IM57 mendaftar capim KPK hari ini,” kata Ketua IM57+ Institute M Praswad Nugraha dalam keterangannya, Senin (15/7). Praswad berharap Panitia Seleksi (Pansel) Capim dan Dewan Pengawas KPK mampu memilih orang-orang yang dapat mengembalikan muruah lembaga antirasuah tersebut.

“Untuk itu, saatnya Pansel bekerja profesional untuk menghindari berbagai internvensi politik sehingga mampu jadi benteng yang menghasilkan 10 calon berintergitas,” ujarnya.

Baca juga:

Nurul Ghufron Kembali Daftar Capim KPK

Presiden Joko Widodo (Jokowi), lanjut Praswad, ialah penanggung jawab segala upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, ini kesempatan terakhir baginya untuk meninggalkan warisan baik dengan mendorong terpilihnya pemimpin yang baik dan mampu mengembalikan kepercayaan publik.

“Presiden terpilih pun tidak bisa tinggal diam karena dia lah yang akan bekerja selama lima tahun mendatang dengan komisioner terpilih KPK. Pemimpin KPK bermasalah tentu akan menghambat kerja di masa depan,” ungkapnya.

Harry Muryanto ialah mantan Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK, Giri Suprapdiono ialah mantan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas) KPK, Hotman Tambunan, mantan Kepala Training Pusat Edukasi Antikorupsi (ACLC) KPK, dan Arien Marttanti Koesniar, mantan Kepala Bagian Rumah Tangga KPK.

Pendaftaran capim dan dewas KPK dibuka hingga 15 Juli 2024. Seleksi ini dilakukan terkait dengan berakhirnya masa jabatan pimpinan dan Dewas KPK pada 20 Desember 2024.(Pon)

Baca juga:

Mantan Tim Sukses Anies Didorong Maju Capim KPK

#KPK
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Ruwiya mengaku belum memperoleh informasi secara lengkap mengenai barang atau data yang dibawa tim KPK dari kantor tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Hanya Geledah Kantor Bea Cukai Kudus, Tidak Bawa Pegawai
Indonesia
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Di tengah kegiatan penggeledahan, aktivitas pelayanan dan pekerjaan pegawai di kantor tersebut masih berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Geledah Bea Cukai dan Pabrik Rokok di Kudus
Indonesia
KPK Masih Tutup Rapat Jadwal Panggilan Pemeriksaan Ketiga Nusron Wahid
KPK masih merahasiakan jadwal pemanggilan ketiga Menteri ATR/BPN Nusron Wahid terkait dugaan suap HGB Summarecon Bogor. Cek info selengkapnya!
Wisnu Cipto - Rabu, 28 Oktober 2026
KPK Masih Tutup Rapat Jadwal Panggilan Pemeriksaan Ketiga Nusron Wahid
Indonesia
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Ia menjalani pemeriksaan selama kurang lebih tujuh jam sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi di lingkungan BNPB.
Dwi Astarini - Selasa, 27 Oktober 2026
KPK Periksa Sestama BNPB Rustian sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi
Indonesia
Dilepas Pasca-OTT, Sestama BNPB Rustian Kembali Diperiksa KPK Lagi Hari Ini
Sestama BNPB Rustian kembali diperiksa KPK terkait dugaan korupsi dana siap pakai penanganan bencana usai sempat dilepas saat OTT. Cek faktanya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Oktober 2026
Dilepas Pasca-OTT, Sestama BNPB Rustian Kembali Diperiksa KPK Lagi Hari Ini
Indonesia
Usul Cerdas KPK di RUU Perampasan Aset: Harta Pejabat di Luar LHKPN Bisa Dirampas Negara
KPK mengusulkan RUU Perampasan Aset agar berwenang menyita harta pejabat yang tidak dilaporkan di LHKPN. Simak ulasan dan fakta hukum lengkapnya di sini!
Wisnu Cipto - Selasa, 27 Oktober 2026
Usul Cerdas KPK di RUU Perampasan Aset: Harta Pejabat di Luar LHKPN Bisa Dirampas Negara
Berita Foto
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Tersangka Direktur PT Wahana Semesta Bandung Ekspres (WBE) Suhendrik, usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 23 Oktober 2026
Suhendrik Jalani Pemeriksaan Lanjutan Kasus Korupsi Iklan Bank BJB
Indonesia
Geledah Kantor BPK dan 2 Rumah di Jateng, KPK Menyita Uang Diduga Hasil Korupsi
Kasus tersebut bermula ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan dengan menangkap Hamenang, Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Jawa Tengah
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Geledah Kantor BPK dan 2 Rumah di Jateng, KPK Menyita Uang Diduga Hasil Korupsi
Indonesia
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
KPK memeriksa tujuh mantan pejabat BBPJN Sumut terkait dugaan korupsi proyek jalan di Sumatera Utara senilai Rp231,8 miliar. Simak daftar tersangkanya.
Angga Yudha Pratama - Kamis, 22 Oktober 2026
Skandal Proyek Jalan Rp231 Miliar, KPK Garap 7 Mantan Pejabat BBPJN Sumut
Indonesia
2 TNI Aktif Diduga Terlibat Korupsi BNPB, Surat KPK ke Panglima Segera Ditindaklajuti
TNI tegaskan hormat proses hukum dan tindak lanjuti surat KPK terkait dugaan keterlibatan dua prajurit aktif dalam kasus korupsi dana bencana BNPB.
Wisnu Cipto - Kamis, 22 Oktober 2026
2 TNI Aktif Diduga Terlibat Korupsi BNPB, Surat KPK ke Panglima Segera Ditindaklajuti
Bagikan