DPRD Soroti Minimnya Retribusi Non-Firebox, Rumah Sakit Masih di Bawah 2 Persen


DPRD DKI Jakarta. (Foto: MP/Dicke Prasetia)
MerahPutih.com - Komisi C DPRD DKI Jakarta menyoroti seretnya pendapatan retribusi daerah tahun 2025. Pasalnya realisasi retribusi hingga Mei 2025 masih jauh dari target.
Ketua Komisi C Dimaz Raditya mengatakan, perlu inovasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov DKI dalam menggali potensi pendapatan. Satu di antaranya dari sektor kesehatan dan rumah sakit.
"Pendapatan dari sektor non-firebox rumah sakit masih di bawah 2 persen. Padahal rumah sakit itu tempat yang nggak pernah sepi. Ini potensial banget," ujar Dimaz, Jumat (30/5).
Baca juga:
Pramono Mau Ubah RSUD Jadi Rumah Sakit Internasional, Yakin Pasti Lebih Keren
Tak hanya dari sektor kesehatan, Sekretaris Komisi C Suhud Alynudin menyoroti minimnya pembaruan di Taman Margasatwa Ragunan.
Menurut dia, destinasi wisata keluarga tersebut belum banyak berubah sejak puluhan tahun lalu dan membutuhkan sentuhan baru agar lebih menarik.
"Potensinya besar, tapi dari dulu tampilannya hampir tidak berubah. Sayang kalau tidak dikembangkan lebih baik," kata Suhud.
Baca juga:
Warga Jakarta Bakal Dibebaskan dari Retribusi Jika Pilah Sampah Secara Mandiri
Sementara itu, anggota Komisi C Hardiyanto Kenneth menyoroti lemahnya implementasi Perda tentang Pelestarian Budaya Betawi.
Ia mendorong pengusaha untuk lebih aktif menampilkan identitas budaya lokal di ruang-ruang komersial.
"Kita ingin di setiap gedung, hotel, restoran ada ornamen ondel-ondel. Jangan hanya teori, harus ada pengawasan dan hasil yang nyata," tegas Kenneth.
Komisi C berkomitmen melakukan evaluasi berkala untuk mengoptimalkan pendapatan retribusi, sekaligus memperkuat kualitas layanan publik dan pelestarian budaya Betawi. (Asp)
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Pramono Tegaskan Lokasi Baru Pedagang Pasar Burung Barito Tempat Berhenti Banyak Orang

KJP Plus tak Bisa Dicairkan Tiap Bulan, Pramono Ungkap Alasannya

Lahan Terbatas, Hunian Vertikal Kini Berubah Jadi Kebutuhan Mendesak di Jakarta

Pramono Heran Ada Isu Kenaikan Tarif Parkir di Jakarta, Tegaskan Hanya Bahas Pembayaran Non-tunai

Dukung Program Prabowo, Pemprov DKI Gratiskan BPHTB & PBG demi Wujudkan 3 Juta Rumah

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

KJP Tahap II Cair, 700 Ribu Lebih Penerima di Jakarta Dapat Bantuan

Hunian Vertikal Dianggap Bisa Jadi Solusi atas Keterbatasan Lahan di Jakarta

PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
