DPRD DKI Serahkan Kasus Pungli KPK Hengki ke Aparat Penegak Hukum

Frengky AruanFrengky Aruan - Senin, 26 Februari 2024
DPRD DKI Serahkan Kasus Pungli KPK Hengki ke Aparat Penegak Hukum

DPRD DKI Jakarta. (MP/Dicki Prasetia)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - DPRD DKI Jakarta membenarkan Hengki merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Sekretaris Dewan (Setwan). Hengki diduga terlibat dalam kasus pungli Rutan KPK.

Plt Sekretaris DPRD DKI Jakarta Augustinus mengatakan, Hengki masih bekerja seperti biasa sebagai ASN Setwan dan belum dinonaktifkan.

"Status pegawai Hengki masih sebagai ASN di Setwan DKI. Tidak ada nonaktifan," kata Aga saat dikonfirmasi awak media, Senin (26/2).

Baca Juga:

KPK Sebut Dugaan Korupsi di Setjen DPR Rugikan Negara Miliaran Rupiah

Aga panggilan akrab Agustinus mengatakan bahwa Hengki tak nonaktifkan lantaran sampai saat ini pihaknya belum mendapatkan surat resmi pemberitahuan atas pelanggaran hukum yang dilakukan.

"Hanya mendengar dari berita kalau yang bersangkutan melakukan pungli di rutan KPK sebelum pindah ke Setwan," tuturnya.

Kendati begitu, Aga menerangkan, Setwan DPRD DKI akan menyerahkan sepenuhnya kasus Hengki ini pada aparat penegak hukum.

"Tapi kami sepenuhnya menyerahkan proses hukum saudara Hengki," tuturnya.

Aga menuturkan, bahwa Hengki mulai bekerja di Setwan DPRD DKI Jakarta sejak awal November 2022 lalu. Sebelumnya Hengki ini bertugas di Kemenkumham ditempatkan di rutan KPK dan akhirnya di pindahkan ke Setwan DKI.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] : Tak Terima Kekalahan, Anies Baswedan Ikut Turun dan Pimpin Demo

"Sampai saat ini bekerja dengan baik. tidak pernah kena teguran atau sanksi disiplin. Sehingga sikap kami selaku pejabat pembina kepegawaian tidak menonaktifkan saudara Hengki," tutupnya. (Asp)

#DPRD Jakarta #KPK
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
Desakan PBNU itu untuk merespons pernyataan KPK yang mengaku sedang menelusuri aliran dana kasus kuota haji ke PBNU.
Wisnu Cipto - Sabtu, 13 September 2025
PBNU Desak KPK Segera Umumkan Tersangka Korupsi Kuota Haji Biar tidak Jadi Bola Liar
Indonesia
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut
SK Nomor 130 Tahun 2024 itu digunakan agen travel untuk meyakinkan calon jemaah bahwa kuota haji khusus yang mereka tawarkan adalah resmi.
Wisnu Cipto - Jumat, 12 September 2025
KPK Cecar Eks Sekjen Kemenag Proses Terbitnya SK Kuota Haji Tambahan Era Menag Yaqut
Indonesia
KPK Menggali Keterangan Khalid Basalamah Terkait Perolehan Kuota Haji Khusus
Penyidikan ini bermula setelah KPK meminta keterangan dari mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, pada 7 Agustus 2025
Angga Yudha Pratama - Jumat, 12 September 2025
KPK Menggali Keterangan Khalid Basalamah Terkait Perolehan Kuota Haji Khusus
Indonesia
Lisa Mariana di Mabes Polri Bilang Terima Duit Banyak dari RK, KPK Janji Dalami Libatkan PPATK
Hari ini di Mabes Polri, Lisa Mariana mengaku menerima uang dari mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Lisa Mariana di Mabes Polri Bilang Terima Duit Banyak dari RK, KPK Janji Dalami Libatkan PPATK
Indonesia
PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir
KPK siap menghadapi upaya perlawanan praperadilan yang diajukan tersangka Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik (DNR Logistics) Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo alias Rudy Tanoe.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
PN Jaksel Gelar Sidang Praperadilan Tersangka Rudy Tanoe 15 September, KPK Pastikan Hadir
Indonesia
Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Kakak dari bos MNC Group sekaligus pendiri Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo atau Hary Tanoe itu tengah mengajukan praperadilan terkait penetapan dirinya sebagai tersangka
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Jadi Tersangka Korupsi Bansos, Rudy Tanoe Ajukan Praperadilan Lawan KPK
Indonesia
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU
Penelusuran aliran dana turut melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Frengky Aruan - Kamis, 11 September 2025
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Korupsi Kuota Haji, Termasuk ke PBNU
Indonesia
KPK Duga Putri Mendiang Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Kerap Minta Suap
Dayang Donna bernegosiasi terkait uang suap dengan calon pemberi suap sebelum perpanjangan IUP direspons ayahnya Awang Faroek Ishak selaku Gubernur Kaltim saat itu.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 September 2025
KPK Duga Putri Mendiang Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Kerap Minta Suap
Indonesia
KPK Tahan Putri Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Terkait Suap Tambang Rp 3,5 M
Awang Faroek diketahui telah meninggal dunia pada 22 Desember 2024 lalu, sehingga penetapan tersangka menjadi gugur secara hukum.
Wisnu Cipto - Rabu, 10 September 2025
KPK Tahan Putri Eks Gubernur Kaltim Awang Faroek Terkait Suap Tambang Rp 3,5 M
Indonesia
KPK Menduga Ridwan Kamil Terima Uang Dugaan Korupsi Bank BJB saat Jabat Gubernur Jawa Barat
Hal ini seperti disampaikan Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (9/9).
Frengky Aruan - Rabu, 10 September 2025
KPK Menduga Ridwan Kamil Terima Uang Dugaan Korupsi Bank BJB saat Jabat Gubernur Jawa Barat
Bagikan