DPR: Tim Pengawas Intelijen Sesuai Undang-undang

MerahPutih Politik - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah membentuk Tim Pengawas Intelijen sebagai bentuk perbaikan kinerja Badan Intelijen Negara (BIN) agar mampu bekerja lebih optimal.

Demikian dikatakan Mahfudz Siddiq selaku Ketua Tim Pengawas Intelijen di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (28/1).

Politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berpendapat, hal ini untuk menjalin kemitraan yang lebih erat antara intelijen dan DPR sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang. Tak hanya itu, prinsip kemitraan ini untuk mengantisipasi kebocoran intelijen. Ia juga mencermati beberapa pandangan dari pihak-pihak yang merespon secara negatif terkait keberadaan timwas ini.

"Saya coba pahami betul pandangan yang berkembang, tapi saya ingin katakan, Timwas Intelijen DPR RI dia adalah mitra kerja dari penyelenggara Intelijen Negara," kata Mahfudz.

Meski begitu, dalam timwas ini, Mahfudz mengaku pihaknya tidak ingin tejebak. Timwas Intelijen akan melaksanakan tugas kewenangan sesuai dengan UU.

"Karena kalau kami buat prioritas kerja, seolah-olah kita punya target terhadap fungsi Timwas Intelijen ini, kami justru tidak mau digiring ke arah situ. Karena itu menjebak kepada potensi-potensi kekeliruan dan kesalahan dalam kerja timwas," tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, Indonesia baru pertama memiliki Timwas Intelijen. Namun, dibentuknya Timwas Intelijen ini merupakan amanat dari undang-undang.

“Di mana dalam UU Intelien memang ada institusi pengawasan intelijen yaitu badan pengawas yang terdiri dari anggota dewan khususnya Komisi I dari seluruh fraksi ditambah pimpinan Komisi I,” ujar Agus Hermanto di kompleks parlemen Senayan, Rabu (27/1). (dit)


BACA JUGA:

1. Komisi I DPR: Seharusnya Intelijen Bisa Lakukan Cegah-Tangkal
2. Berbagi Data Intelijen, Komisi I Ingatkan Pemerintah agar Berhati-hati
3. Freeport Rekam Percakapan Setya Novanto Aksi Operasi Intelijen?
4. Operasi Intelijen Polri Amankan Pilkada Serentak
5. Insiden Tolikara Jadi Peringatan Intelijen Jelang Pilkada Serentak