DPR Pertanyakan Kondisi SDM Untuk Amankan Pusat Data Nasional


Ilustrasi ransomware. (Foto: Unsplash/Michael Geiger)
MerahPutih.com - Peretasan Pusat Data Nasional (PDN) berdampak pada layanan publik. Bahkan disebutkan, dari 282 instansi yang terdampak hanya ada 44 yang dilaporkan bisa kembali pulih tetapi tidak seutuhnya.
Anggota Komisi I DPR, TB Hasanuddin meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) segera mencari pelaku peretasan.
Legislator PDI Perjuangan (PDIP) itu mempertanyakan upaya forensik digital yang dilakukan Kominfo dan BSSN terkait peretasan tersebut.
"Apakah pelakunya sudah diketahui karena setahu kami, ransomware itu yang pertama mengunci, hanya dua diperbaiki," katanya dalam rapat kerja bersama Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budie Arie Setiadi dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian i Jakarta, Kamis (27/6).
Baca juga:
Pusat Data Nasional Baru Pulih Akhir Juli, Menkominfo Buka Tahap-tahapnya
Menurutnya, perbaikan sistem layanan PDN cukup sulit dan tingkat keberhasilannya di bawah 20 persen. Oleh karenanya, pelaku peretadan harus segera ditracking agar pelayanan PDN bisa segera berjalan.
"Sekarang kalau ditracking siapa pelakunya dan sekarang itu kan mereka kunci, kodenya di mereka, kita diminta untuk menebus. Lah kan tidak mungkin," ujarnya.
Hasanuddin meminta penjelasan Kominfo dan BSSN mengenai strategi mereka untuk melakukan pemulihan serta mempertanyakan terkait sumber daya manusia yang dimiliki.
"Cukup tidak untuk memberikan proteksi kepada seluruh lembaga negara khususnya masalah IT?" tegasnya. (*)