DPR Minta Potensi Perikanan di Maluku Dimaksimalkan

MerahPutih Nasional- Anggota Komisi VI DPR RI, Fraksi Partai Golkar, M Sarmuji menegaskan potensi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Maluku belum dimaksimalkan. Padahal, potensi di daerah yang terkenal dengan sebutan bumi Ambon Manise ini cukup besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Kunkernya di Maluku. Tujuan utamanya mendorong pembangunan daerah Maluku melalui mitra kerja komisi VI. Mengapa dipilih Maluku? Karena potensi pertumbuhan Maluku cukup besar tetapi kesejahteraan masih dibawah rata-rata nasional sehingga perlu upaya besar untuk mengurangi kesenjangan," kata Sarmuji saat dihubungi merahputih.com, Senin (15/12).

Menurutnya, untuk menggali dan meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi sebagai upaya pembangunan di Maluku tersebut momentumnya cukup tepat dengan visi Presiden Jokowi dalam mewujudkan poros maritim. Apalagi, Provinsi Maluku sendiri merupakan provinsi kepulauan.

Ia menyebutkan bahwa potensi pertumbuhan di Maluku berada di sektor perikanan. Tetapi saat ini, katanya, berdasarkan data Bank Indonesia (BI) pendorong pertumbuhan masih dominan sektor konsumsi dan yang kedua baru perdagangan, hotel dan restoran. Harusnya sektor perikanan bisa menjadi pengungkit pertumbuhan Maluku.

"Yang tadi dari sisi permintaan pertumbuhan ekonomi Maluku didorong oleh konsumsi rumah tangga, baru konsumsi pemerintah dan ekspor. Dari sisi penawaran didorong oleh perdagangan, hotel dan restoran. Harusnya sektor perikanan dan kelautan bisa menjadi pendorong utama pertumbuhan. Oleh karena itu dalam beberapa kali pertemuan, kita mendorong kearah industri perikanan," katanya.

Seperti diketahui, Komisi VI DPR RI sedang melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Maluku. Komisi yang fokus masalah ekonomi, BUMN, Koperasi dan UKM ini akan berdialog dengan sejumlah mitra kerja terkait, memantau kemajuan dan tantangan pembangunan di daerah yang terkenal dengan sebutan bumi Ambon Manise ini.

Kunjungan kerja Komisi VI ke Maluku ini tentu sesuai dengan tugas dan fungsi dewan, mengawasi perkembangan dan geliat pembangunan sekaligus menyerap aspirasi dari masyarakat sehingga tantangan dan kendala baik dari segi regulasi dan anggaran bisa perbaiki.