Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - DINAS Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta saat ini sedang mengkaji wacana penaikan tarif TransJakarta. Saat ini, tarif TransJakarta yakni sebesar Rp 3.500. Saat menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi NasDem Wibi Andrino menolak mentah-mentah wacana penaikan tarif TransJakarta tersebut.
"Sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, saya dengan tegas menolak wacana penaikan tarif TransJakarta yang saat ini sedang dikaji Dinas Perhubungan DKI Jakarta," tegas Wibi di Jakarta, Jumat (20/12).
Wibi mengungkapkan alasan penolakan itu didasarkan pada beberapa pertimbangan, terutama dengan situasi ekonomi yang masih sulit. Menurutnya, penaikan tarif transportasi umum seperti TransJakarta akan menambah beban ekonomi masyarakat. "Khususnya mereka yang sangat bergantung pada transportasi ini untuk aktivitas sehari-hari," tuturnya.
TransJakarta, lanjut Wibi, merupakan layanan publik yang harus tetap terjangkau bagi seluruh masyarakat, terutama kelompok menengah ke bawah. "Saya percaya bahwa subsidi yang diberikan untuk layanan ini merupakanbentuk investasi pemerintah untuk memastikan akses transportasi yang merata dan adil," kata Wibi.
Baca juga:
Transjakarta Perpanjang Layanan ke 4 Terminal Besar selama Libur Nataru
Selanjutnya, ia menerangkan, jika ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pelayanan TransJakarta, hal itu seharusnya dilakukan tanpa membebankan biaya tambahan kepada masyarakat. "Optimalisasi manajemen dan alokasi anggaran yang lebih efisien harus menjadi prioritas," ujarnya.
Kata dia, salah satu tujuan utama keberadaan TransJakarta ialah mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, kemacetan, dan polusi udara. Ia menegaskan, jika tarif dinaikkan, ada risiko sebagian masyarakat akan kembali menggunakan kendaraan pribadi. Hal itu bertentangan dengan tujuan ini.
Oleh karena itu, Ketua DPW NasDem DKI ini mendesak Dishub DKI dan pihak terkait untuk membatalkan wacana penaikan tarif ini. "Kami di DPRD DKI Jakarta akan terus mengawasi dan memastikan bahwa kebijakan transportasi di Jakarta tetap berpihak pada masyarakat, khususnya mereka yang paling membutuhkan," tuturnya.
"Jakarta membutuhkan solusi yang berpihak pada rakyat, bukan kebijakan yang memberatkan," tutupnya.(Asp)
Baca juga:
