Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan Pj Gubernur Jakarta memiliki kriteria netral, profesional, dan berpengalaman. Paling tidak ada 6 nama yang akan diserahkan pada Jokowi, 3 merupakan usulan Kemendagri dan 3 usulan dari DPRD DKI Jakarta.
Anggota DPD RI Jimly Assiddiqie menilai, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Bahtiar merupakan figur yang ideal untuk menjadi Penjabat Gubernur DKI Jakarta.
Baca Juga:
PDIP DKI Klaim Kantongi 3 Nama Pengganti Anies
"Tidak banyak pejabat tinggi madya yang memiliki kapasitas dan kualifikasi seperti itu, salah satunya pejabat tinggi madya di internal Kemendagri, ada Bahtiar yang saat ini menjabat sebagai Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum," katanya dalam keterangan di Jakarta, Minggu (4/9).
Tapi, lanjut dia hal itu tentunya kembali kepada keputusan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya melalui proses "profiling" atau menganalisa perilaku oleh Tim penilai akhir Kemendagri sesuai regulasi penjabat gubernur.
Bahtiar merupakan salah satu figur yang namanya mencuat di tengah bursa calon Pj pengganti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang berakhir masa jabatannya pada Oktober mendatang.
Jimly yang juga Ketua DKPP periode 2012–2017 itu menjelaskan, salah satu kemampuan yang perlu dimiliki Pj Gubernur DKI adalah komunikasi politik yang baik.
"Terlebih, DKI Jakarta memiliki masyarakat yang multikultur sehingga ketenteramannya perlu dijaga," katanya.
Kemampuan tersebut dimiliki Bahtiar karena pernah menduduki jabatan strategis yang berhubungan dengan masyarakat. Jabatan itu seperti Kasubdit Ormas, Direktur Politik Dalam Negeri dan Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri.
"Hal itu menjadi modal penting untuk membangun komunikasi yang humanis dengan seluruh pemangku kepentingan di DKI Jakarta," ungkapnya.
Ketua Dewan Pertimbangan ICMI tersebut berharap, Bahtiar dapat membangun komunikasi, baik dengan DPRD DKI Jakarta, jajaran internal Pemerintah DKI Jakarta, maupun menjadi perpanjangan pemerintah pusat.
Di lain sisi, Pakar Hukum Tata Negara dan Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2003–2008 tersebut mengatakan, DKI Jakarta merupakan barometer politik nasional, sehingga stabilitas politik perlu dijaga.
Kondisi masyarakat yang multikultur tersebut membuat kehidupan sosial warga DKI penuh dengan dinamika. Karena itu, sosok Pj Gubernur DKI Jakarta haruslah seseorang yang mampu menjaga stabilitas politik maupun sosial, sehingga roda pemerintahan dan pelayanan publik berjalan dengan baik.
Dia meyakini kemampuan tersebut dimiliki Bahtiar. Apalagi, Bahtiar memiliki pengalaman sebagai Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kepulauan Riau.
Selain itu, sebagai seorang ASN, Bahtiar dinilai memegang teguh sikap netral dan tak memiliki kepentingan politik. Bahtiar juga dinilai berhasil menginisiasi program-program kebangsaan sehingga sosoknya diharapkan dapat mengemban amanah sebagai Pj Gubernur DKI dan dapat diterima semua pihak. (Asp)
Baca Juga:
Prasetyo Edi Heran Anies Bangun Dinasti Jelang Purna Tugas
