Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Komisi E DPRD DKI Jakarta menerima audiensi dari Gerakan Seribu Langkah yang merupakan para penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (27/5).
Pertemuan ini membahas terkait aduan terkait dugaan pungutan liar (Pungli) oleh oknum dalam proses administrasi program KJMU di tingkat sekolah.
"Ada keluhan soal pungutan liar mulai dari Rp 50.000 sampai Rp 5 juta. Kami menilai hal ini sangat serius dan harus segera dihentikan. Mahasiswa harus didengarkan, dan program KJMU harus tetap berpihak kepada mereka yang membutuhkan," kata Anggota Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta Raden Gusti Arief Yulifard dan Imamuddin, Rabu (28/5).
Raden Gusti Arief Yulifard menegaskan, Dewan Legislatif Kebon Sirih tidak mentolerir praktik pungli dalam bentuk apa pun. Ia pun mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) DKI segera menindaklanjuti laporan yang disampaikan mahasiswa.
Baca juga:
Sebagai bentuk komitmen pengawasan, mengusulkan pelibatan publik sekaligus pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus untuk menangani laporan dugaan pelanggaran program KJMU.
"Selain itu perlu juga melibatkan masyarakat karena jumlah penerima program mencapai lebih dari 16 ribu mahasiswa," tutur dia.
Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Sarjoko menyampaikan program KJMU merupakan prioritas gubernur dan selama ini dijalankan secara transparan serta digital.
"Proses pendaftaran dan verifikasi penerima KJMU dilakukan secara daring, termasuk pencocokan data dengan Kementerian Dalam Negeri dan pangkalan data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti)," terang Sarjoko.
Ia mencatat keluhan dari mahasiswa terkait proses di sekolah dan menyatakan akan melakukan evaluasi.
Disdik DKI berkomitmen terus memperbaiki tata kelola KJMU. Termasuk kemungkinan sosialisasi ulang dan pembenahan teknis dalam proses verifikasi di sekolah.
"Ini menjadi hal yang harus secepatnya kami evaluasi," katanya. (Asp)
