Dwi Astarini
PADA masa pemerintahan Soekarno, Indonesia memiliki konsep politik bebas aktif. Bebas maksudnya kita bebas menentukan sikap terhadap permasalahan dunia dengan tidak memihak pihak mana pun. Aktif yakni kita turut berpartisipasi dalam menjaga perdamaian dunia dengan meredakan ketegangan yang terjadi akibat aksi-aksi yang dilakukan kedua blok.
Tercetusnya konsep itu dipengaruhi sejarah besar yang terjadi sebelum masa kemerdekaan Indonesia, yakni Perang Dunia II. Ketika dunia terbagi menjadi dua bagian yakni Blok Barat (kubu Amerika) dan Blok Timur (kubu Uni Soviet), dengan lantang Indonesia menyatakan prinsipnya, yakni bebas aktif. Politik bebas aktif pertama kali diperkenalkan dalam pidato Mohammad Hatta yang berjudul Mendayung di Antara Dua Karang pada 2 September 1948. Konsep politik bebas aktif membuat Indonesia dikenal sebagai negara dengan kemampuan berdiplomasi cukup baik. Hal tersebut mengundang sikap positif dari sejumlah negara. Negara-negara dengan berbagai ideologi bersahabat baik dengan Indonesia.
Meskipun konsep tersebut diperkenalkan 70 tahun yang lalu, hingga kini politik bebas aktif masih relevan. “Kalau dahulu karangnya hanya ada dua, sekarang tak hanya ada dua karang, tetapi banyak karang ditambah ombak yang besar dan hiu ganas. Penting bagi kita untuk memegang prinsip bebas aktif dengan penjuru utama ialah kepentingan nasional,” urai Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam bincang-bincang dengan kawula muda dalam We The Youth: Kerja (Sama) Indonesia. Berbagai hal yang kita lakukan guna berpartisipasi di tingkat global harus dilakukan untuk merefleksikan kepentingan nasional. Prioritas utama kepentingan nasional ialah melindungi NKRI.
Dalam bincang-bincang tersebut, Retno juga berbagi pengalamannya dengan anak muda selama berkutat dalam dunia diplomasi, baik secara bilateral ataupun multilateral. Kisah yang ia bagikan salah satunya ialah peran internasional yang terkait dengan diplomasi Indonesia dan sangat membanggakan. Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. “Anggota Dewan Keamanan PBB terdiri dari 15 negara. Lima anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap terpilih. Satu dari 10 anggota tidak tetap tersebut ialah Indonesia,” ucapnya dengan nada suara bergetar dan disambut tepuk tangan anak muda yang hadir di Epicentrum, Jakarta Selatan, Jumat (7/9).
Mandat DK PBB itu ialah menjaga perdamaian dunia. Jadi apa pun isu yang berkaitan dengan perdamaian dunia, kita bisa berkontribusi banyak. Dengan menjadi anggota tidak tetap PBB, kita juga bisa melindungi kepentingan nasional secara maksimal.
Bukan perkara mudah untuk menjadi anggota tidak tetap PBB. Dibutuhkan perjuangan panjang tanpa kenal lelah dari Retno selaku Menteri Luar Negeri Indonesia. “Tiga tahun berturut-turut kita kampanye, kita lobi, kita bicara dengan semua negara,” bebernya. Hasilnya, dari 190 negara yang hadir, Indonesia mendapatkan suara dari 144 negara.
Retno mengatakan perolehan suara tersebut tak hanya usahanya seorang diri. Secara tak langsung masyarakat Indonesia turut serta menggugah masyarakat dunia untuk memilih Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. “Tahun lalu, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda sebanyak 3.532 personel. Itu membuat negara lain mempertimbangkan keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB.
“Ini adalah doa dan partisipasi seluruh masyarakat Indonesia,” tukasnya.(Avi)
