Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Laskar Perantau NTB dan Front Pembela TGB (FPT) menggelar aksi bela Gubernur NTB periode 2013-2018 Muhammad Zainul Majdi alias Tuan Guru Bajang di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (24/9).
Mereka menyikapi dugaan demo pesanan elit politik untuk menyerang TGB dengan menuduh melakukan korupsi dan gratifikasi dalam divestasi saham Newmont.
"Kami datang kesini untuk memberitahukan kepublik jika ada demo pesanan punya motif politik dengan sengaja untuk menyebar berita bohong alias fitnah untuk menyerang TGB," tegas Jubir FPT Ahmad L, saat berorasi.
"Demo pesanan bermuatan politis ini perlu diwaspadai,” tegas Ahmad.
Lebih lanjut, Ahmad menuding ada pihak yang sengaja membuat framing negatif dan menyesatkan untuk menjatuhkan pamor TGB. "Ini jelas ada framing negatif untuk jatuhkan TGB," sebutnya.
Padahal, kata dia, dari pemberitaan KPK bahwa kasus ini belum memasuki tahap penyelidikan, namun masih dilevel klarifikasi informasi dan pengumpulan bahan keterangan. "Janganlah menafsirkan sendiri data-data tersebut," katanya lagi.
Lebih jauh, Ahmad mengaku jelang Pilpres 2019 ini, aroma politik semakin memanas. Bahkan isu-isu untuk menyudutkan lawan politik pun dilakukan dengan menghalalkan segala cara. Dia pun mencium dalam waktu dekat akan ada gerakan aksi demo pesanan untuk mendesak kasus dugaan korupsi divestasi saham PT Newmont di Nusa Tenggara Barat.
“Gak capek apa ya fitnah TGB terus, isu ini sengaja muncul dan digoreng oleh kubu lawan politiknya untuk mengkerdilkan para pendukung Jokowi. Ada udang dibalik batu, dan ada maksud tertentu pastinya,” ujar dia.
Ahmad memastikan gerakan demo yang akan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu adalah bernuansa politis. “Ini adalah permainan licik hanya ingin menghalalkan segala cara meraih kekuasaan,” ucap Ahmad.
Dia pun menyayangkan jika aksi yang dituding beraroma politik terlalu tinggi itu mencari-cari suatu yang tidak ada dan berpotensi memaksakan diri.
“Ingat KPK sendiri menyatakan bahwa pemeriksaan TGB masih dalam proses penyelidikan. Stop intervensi KPK untuk kepentingan politik, jangan sampai hukum jadi alat politisasi. Nanti malah jadi peradilan opini,” pungkasnya. (*)
