MERAHPUTIH.COM - PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto telah menetapkan target ambisius untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8 persen. Pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menyarankan agar Prabowo mesti memilih menteri keuangannya secara matang untuk mewujudkan ambisinya itu.
Menurut Achmad, posisi menteri keuangan memerlukan figur yang tidak hanya berpengalaman. ”Diperlukan sisik yang juga inovatif, visioner, dan mampu memecahkan masalah struktural yang telah menghambat pertumbuhan ekonomi dalam beberapa dekade terakhir,” kata Achmad dalam keteranganya, Kamis (3/10).
Menurut Achmad, kriteria pertama yang harus dimiliki menkeu di era Prabowo ialah pemahaman mendalam terhadap kebijakan fiskal dan moneter. Di tengah tantangan global seperti krisis ekonomi dan ketidakpastian pasar internasional, menkeu harus mampu merumuskan kebijakan yang menjaga keseimbangan antara pengeluaran dan penerimaan negara.
Mengelola defisit anggaran secara bijak menjadi salah satu prioritas utama. Dalam konteks defisit yang mencapai mendekati dari 3 persen, menjaga agar defisit tidak semakin membesar dan mengarah kepada krisis fiskal menjadi salah satu tugas utama. “Ini yang harus dihadapi menteri keuangan,” tutur Achmad.
Baca juga:
Selain itu, menkeu mendatang juga mesti memiliki pengalaman manajemen krisis ekonomi. Di tengah deflasi yang terjadi selama lima bulan berturut-turut, tanda-tanda adanya masalah struktural dalam perekonomian semakin nyata. Dalam situasi seperti ini, menteri keuangan perlu memiliki kemampuan untuk mengambil kebijakan tegas yang mampu menstimulasi perekonomian. Baik melalui kebijakan fiskal ekspansif terukur maupun melalui insentif bagi sektor-sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Krisis dapat dihadapi dengan strategi yang tepat dan terukur, seperti pengelolaan utang yang lebih baik, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan daya saing industri,” ungkap Achmad.
Kemampuan bernegosiasi di level internasional juga menjadi hal yang tak kalah penting. Dengan adanya prediksi IMF yang menunjukkan bahwa ekonomi global akan stagnan di kisaran 5 persen, menkeu harus mampu melakukan negosiasi dengan lembaga internasional, sebut saja IMF, Bank Dunia, dan negara-negara mitra.
“Tujuannya ialah untuk mendapatkan dukungan investasi, baik melalui pinjaman maupun bantuan teknis yang dapat membantu memperkuat perekonomian nasional,” jelas Achmad yang juga ekonom dari UPN Veteran Jakarta ini.
Kemampuan bernegosiasi terkait dengan utang luar negeri dan perjanjian perdagangan juga penting dimiliki menkeu mendatang. “Sehingga Indonesia tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi juga menjadi pemain global yang kuat,” beber Achmad.
Kriteria berikutnya yakni kemampuan dalam mendorong transformasi ekonomi digital dan industri berbasis teknologi. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen tidak akan tercapai jika perekonomian Indonesia terus bergantung pada sektor-sektor tradisional seperti pertanian dan tambang. “Menteri keuangan harus mampu mendorong inovasi di sektor-sektor baru yang berbasis teknologi, digitalisasi, dan ekonomi kreatif,” ungkap Achmad.
Transformasi ekonomi digital juga harus didorong hingga ke level usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor itu selama ini menjadi tulang punggung perekonomian nasional tetapi sering kali diabaikan dalam kebijakan besar.
Oleh karena itu, kemampuan memperluas basis ekonomi dan memperkuat sektor produktif yang belum tergarap maksimal harus menjadi prioritas menteri keuangan. “Sektor-sektor seperti manufaktur, pariwisata, dan sektor jasa lainnya memiliki potensi besar untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi jika dikelola dengan baik,” kata Achmad.
Menteri keuangan juga harus mampu merumuskan kebijakan yang memberikan insentif kepada sektor-sektor ini untuk tumbuh dan berkembang. “Ini sekaligus meningkatkan produktivitas dan efisiensi di dalam negeri,” tutup Achmad.(knu)
Baca juga:
TKN Sebut Tokoh-Tokoh Calon Menteri Prabowo Hanya Fiksi dan Barisan Sakit Hati