Wisnu Cipto
MerahPutih.com - DPR mendesak pemerintah untuk segera menangani secara serius kasus kebocoran data Facebook yang jumlahnya mencapai 1,3 itu. Apalagi jika ada pejabat negara dan sekaligus pengambil kebijakan juga termasuk dalam daftar kebocoran data Facebook itu bisa menjadi ancaman negara.
"Karena kita tahu sendiri banyak pejabat yang sering mengungkapkan apa yang terjadi di negara kita di media sosial. Apa bila ada data pejabat negara juga masuk dalam daftar bocornya Facebook ini, maka itu, sangat berbahaya sekali," kata Anggota Komisi I DPR Sukamta, dalam diskusi bertajuk Maling Data Facebook di Jakarta, Sabtu (7/4).
Menurut Sukamta, pemerintah dalam hal ini dituntut untuk lebih cepat mengambil tindakan terkait dengan kebocoran data Facebook. Apalagi, lanjut dia, Indonesia merupakan negara ketiga terbesar pengguna Facebook yang datanya bocor.
"Pemerintah jangan menunda-nunda lagi dan segera mengambil tindakan dalam kebocoran data pengguna Facebook yang menjadi ancaman negara ini," tegas dia.
Sebelumnya, Kepala Teknologi Facebook Mike Schroepfer mengungkapkan, sekira 87 juta data pengguna Facebook bocor ke ke lembaga riset di Inggris, Cambridge Analytica. Dari angka itu, ada sekira sejuta data Facebooker asal Indonesia yang bocor.
Kebocoran data Facebook yang merebah sampai keluar negeri itu membuat sejumlah kalangan menjadi khawatir. Bahkan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengusulkan untuk dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Facebook untuk menangani soal bocornya data pengguna Facebook itu.
“Jika perlu, bentuk Pansus untuk hal ini. Amerika dan Inggris juga sudah melakukannya,” kata Bamsoet, sapaan karibnya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat kemarin. (gms).
