Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) akan dilibatkan dalam koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Anggito Abimanyu mengatakan, Presiden Prabowo Subianto, dalam arahannya, untuk mengikutsertakan Danantara.
Saya kira itu sangat bagus,
kata Anggito seusai Seminar Nasional ISEI Jakarta Komisariat Perbanas di Jakarta, Selasa (28/7).
KSSK terdiri atas Menteri Keuangan sebagai koordinator merangkap anggota serta Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner LPS sebagai anggota. Namun, KSSK dapat mengundang unsur lain yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam pelaksanaan koordinasi.
Baca juga:
Indonesia Tawarkan Investasi Data Center ke China, Potensi USD 3,48 Miliar
Danantara itu juga mengelola sektor keuangan,
ujarnya.
Keterlibatan Danantara bukan untuk mengambil keputusan kebijakan, melainkan memperkuat koordinasi antarlembaga. Setiap otoritas tetap menetapkan kebijakan sesuai kewenangannya, sedangkan KSSK mengoordinasikan kebijakan fiskal, moneter, sektor jasa keuangan, serta penjaminan dan resolusi bank agar berjalan selaras.
Kalau KSSK itu sifatnya koordinasi, mengoordinasikan supaya kebijakan fiskal, moneter dan sektor keuangan itu align. Kita tidak mengambil keputusan kebijakan di KSSK. Kebijakan diserahkan kepada otoritas masing-masing,
ungkapnya.
Danantara merupakan badan pengelola investasi strategis di bawah Presiden yang mendapat mandat mengelola dan mengoptimalkan investasi pemerintah serta aset badan usaha milik negara.
Pada Januari 2026, badan tersebut diklaim mengelola aset sekitar USS 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp 18.087 triliun rupiah dan menaungi sekitar 1.044 BUMN, yang secara bertahap direncanakan dirampingkan menjadi sekitar 300 perusahaan.
KSSK menjalankan koordinasi pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, sebagaimana diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
Hasil Rapat Berkala KSSK II Tahun 2026 menyatakan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga pada triwulan I 2026 di tengah volatilitas pasar keuangan global yang dipengaruhi dinamika konflik di Timur Tengah.
