Dalih Prabowo-Sandi Bersikukuh Gunakan Proyek yang Sudah Terbukti Korup

MerahPutih.com - Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno memastikan akan menggunakan KTP sebagai satu-satu identitas untuk penyaluran program-program mereka jika menang Pilpres 2019, meskipun terjadi megakorupsi dalam proyek pengadaan e-KTP. Penggunaan e-KTP itu sebagai bentuk kritik atas program kartu-kartu yang dibentuk Jokowi-Ma'ruf seperti Kartu Indonesia Pintar Plus, Kartu Prakerja hingga Kartu Indonesia Sehat.

"Kalau kita kembalikan pada tracknya single identity number KTP dioptimalkan ini ada chip yang bisa memuat segala macam data. Kenapa mesti ada belasan kartu tadi," kata Sudirman Said, anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, di Jakarta, Senin (18/3).

Menurut Sudirman, e-KTP nantinya bakal menjadi rujukan data diri bagi para penerima jaminan kesehatan, sekaligus kartu untuk mendapatkan layanan sekolah gratis. Kubu o2 beralasan memaksimalkan fungsi e-KTP itu dapat menghemat anggaran ketimbang membuat dan mencetak kartu-kartu baru.

Sudirman menjelaskan warga pun dapat mengakses semua pelayanan itu dengan lebih simpel, cukup membawa e-KTP, tidak perlu membawa banyak kartu. Khususnya, lanjut dia, bila warga dalam keadaan mendesak untuk mengakses layanan gratis.

"Kalau kebetulan ke rumah sakit kecelakaan kemudian tiba-tiba ini tidak ketemu sebutkan saja identitasnya. Nomor sekian-sekian itu anda sudah terdaftar berhak atas layanan ini," beber mantan menteri ESDM itu.

Terkait kasus korupsi yang melibatkan proyek e-KTP, Sudirman membeberkan adanya banyak kepentingan dari sejumlah lembaga selama ini. Menurut dia, selama ini pembuatan kartu single chip sulit karena tiap kementerian ada kepentingan masing-masing.

"Saya mau kerjakan ini, kementerian ini yg bereskan. Jadi, Kemendagri punya proyek, Pajak punya proyek sendiri, mungkin BKKBN punya proyek sendiri, Kemensos punya proyek sendiri. Itu yang menyebabkan ketika ngomong database mengenai kemiskinan macem-macem, tapi kalau kita punya 1 database insyaallah bisa selesai," beber dia.

Petinggi BPN itu memastikan Prabowo juga berniat mengembalikan fungsi e-KTP yang sebetulnya saat mempermudah pelayanan publik dan telah tercoreng oleh kasus korupsi yang melibatkan mantan Ketua DPR Setya Novanto dalam pengadaan proyek. "Bukan hal yang sulit dan kita ngikuti bagaimana kasusnya Novanto (Setya Novanto) itu begitu jorok," tutup dia. (Knu)