Dwi Astarini
FILM G 30S PKI tengah direncanakan untuk diputar kembali agar bisa disaksikan berbagai kalangan. Namun, banyak pro dan kontra terjadi terkait dengan rencana itu.
Aktris kawakan Christine Hakim mengaku setuju jika film tersebut memang diproduksi ulang.
"Banyak fakta sejarah yang tidak terungkap. Jadi yang pertama, saya sangat menyambut baik sekali ide Pak Jokowi untuk membuat reproduksi peristiwa sejarah itu," ungkapnya di Galeri Foto Jurnalistik Antara, Jakarta Pusat, Jumat (22/9).
Christine menambahkan, produksi ulang itu juga tidak bisa sembarangan, diperlukan data yang akurat untuk mengungkap peristiwa sejarah itu. Dengan kata lain, harus ada data yang bisa dipertanggungjawabkan dalam memproduksinya.
"Tentunya sejauh itu berpegang pada data-data yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi bukan sekadar membuat tanpa data," tambahnya.
Lebih lanjut, wanita kelahiran Jambi itu juga menyebut pemerintah memiliki wewenang jika ditemukan adanya penyimpangan sejarah pada film itu. Pemerintah bisa menyensor jika menemukan hal yang janggal. Namun, christine menegaskan tetap harus ada pembuktian yang kuat akan hal itu.
"Yang kedua, saya pikir kalau memang pemerintah sekarang menganggap film itu justru ada penyimpangan sejarah, ya pemerintah punya hak untuk menyensor kembali. Kan ada badan sensor. Artinya, itu pun harus melalui proses pembuktian bahwa memang ada penyimpangan sejarah," imbuhnya
Berdasarkan pengetahuan Christine, untuk film yang sudah lama tidak tayang, jika ingin tayang kembali, harus melalui sensor ulang. Dengan demikian, sebuah film memang memiliki batas waktu sensor. Artinya film akan layak ditampilkan jika memang sudah melalui proses sensor.
"Karena film kalau sudah sekian tahun ingin diputar kembali biasanya ada sensor lagi. Jadi ada batas waktu sensor. Itu yang saya tahu ya," ujarnya.(Ikh)
